Soal Ahok di Pertamina, Said Didu Imbau agar Tak Ulangi Kebijakan saat Pimpin DKI: Bisa Dipenjara

TRIBUNWOW.COM - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mengimbau Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk berhati-hati dalam mengelola dana di Pertamina.

Kini, Ahok diketahui menduduki posisi Komisaris Utama Pertamina.

Terkait hal itu, Said Didu pun mengimbau Ahok untuk tak mengulangi kebijakan saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Sebab, dikhawatirkan Ahok akan masuk dalam penjara jika mengulangi kebijakan yang sama.

• Kata Ahok soal Penolakan Dirinya Jadi Komisaris Utama Pertamina: Saya Lulusan S3 Mako Brimob

• Sebut Ahok Ketua Kelas, Ini Alasan Arya Sinulingga Pilih sang Mantan Gubernur Jadi Bos Pertamina

Melalui tayangan YouTube Talk Show tvOne, Minggu (24/11/2019), Said Didu menyebut jabatan Ahok di Pertamina itu lebih spesial dari perusahaan lainnya.

"Saya paham peran Komisaris Pertamina itu agak spesial karena banyak sekali kewenangan pemegang saham dialihkan pada Komisaris Pertamina," jelas Said Didu.

"Jadi bukan seperti komisaris lainnya, itu agak khusus."

Said Didu lantas menyinggung soal Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).

"Nah, itu dalam AD/RT Pertamina, kewenangan Pertaminanya cukup tinggi," terang Said Didu.

"Jadi saya senang menggarisbawahi kata Pak Kurtubi bahwa Ahok harus berani menyatakan tidak pada pemerintah, terutama untuk penugasan," imbuhnya.

Lantas, Said Didu juga mengungkapkan harapannya agar Ahok tak mengelola dana secara off budget.

"Kepada Pak Ferdinand, saya berharap Ahok tidak melakukan cara off budget seperti yang dilakukan saat Gubernur DKI pembangunan Simpang Semanggi," ucap Said Didu.

"Kalau itu dilakukan, dia masuk penjara karena itu melanggar aturan di BUMN, jadi beliaunya jangan coba-coba melakukan itu."

• Sayangkan Keputusan Menteri BUMN, Ferdinand Hutahaean Pesimis Ahok Pimpin Pertamina, Ini Alasannya

• Banyak Penolakan Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina, Mahfud MD: Pernah Dipenjara Ya Gak Apa-apa

Said Didu pun mengapresiasi langkah Menteri BUMN Erick Thohir yang merekrut petinggi BUMN secara terbuka.

"Pada Kementrian BUMN, saya angkat jempol," ucapnya.

"Karena ini terjadi perubahan drastis terhadap proses pemilihan komisaris dan direksi BUMN, terutama komisaris, karena dilakukan secara terbuka sebelum yang bersangkutan diangkat."

Menurutnya, keterbukaan Menteri BUMN itu memudahkan masyarakat untuk ikut mengawasi kinerja Ahok dan kawan-kawan.

"Sehingga terjadi lah fit and proper test yang sebenarnya oleh publik," jelasnya.

"Dengan ditunjukanya Ahok di Pertamina, seluruh publik mengawasi karena semua unek-unek terhadap Ahok sudah dikeluarkan baik yang pro atau yang kontra."

Ia pun mengutarakan bahwa cara pemilihan petinggi BUMN ini dapat diterapkan dalam periode selanjutnya.

"Ini lah menurut saya dilanjutkan sedemikian rupa sehingga cara ini sangat bagus untuk memilih orang-orang terbaik di BUMN," terangnya.

"Gebrakan Erick Thohir saya katakan ini adalah bagus dan dilanjutkan," imbuhnya.

Lebih lanjut, Said Didu menyinggung soal penunjukan Ahok yang terkesan kontroversial.

Namun, ia mengaku memaklumi itu karena menurutnya Ahok selama ini lekat dengan kontroversi.

"Ujian terakhir berikutnya apakah Erick Thohir tetap konsisten berbasis pada profesionalisme," jelas Said Didu.

"Tentang Ahok itu adalah hal biasa, kalau tidak kontroversial bukan Ahok namanya, jadi biasa saja."

Simak video berikut ini menit 15.40:

Kurtubi Tantang Ahok

Dalam kesempatan itu, sebelumnya Politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem), Kurtubi buka suara soal harapannya terkait posisi Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok di Pertamina.

Kurtubi menantang Ahok untuk berani mengatakan tidak terhadap kebijakan pemerintah.

Sebagai Komisaris Utama Pertamina, Ahok diharapkannya berani menolak kebijakan pemerintah yang menyangkut sumber daya migas.

"Beliau kalau bisa sebagai Komisaris Utama Pertamina bisa mengatakan tidak kepada perintah pemerintah yang menyangkut sumber daya migas utama pembangunan kilang, langsung aja ya," terang Kurtubi.

Lantas, ia pun menyinggung soal pembangunan kilang minyak di Bontang, Kalimantan Timur.

Kurtubi menyebut kebijakan tersebut sangat tak efisien.

"Saya di Komisi VII (DPR RI) sudah 5 tahun, pemerintah menugaskan di Pertamina untuk membangun kilang di Bontang, ini salah, salahnya tidak efisien," ungkap Kurtubi.

"Mestinya Komisaris Utama Pertamina mengatakan 'Tidak, mari kita hitung bersama keekonomiannya'," kata Kurtubi.

• Sayangkan Keputusan Menteri BUMN, Ferdinand Hutahaean Pesimis Ahok Pimpin Pertamina, Ini Alasannya

• Debat dengan Marwan Batubara saat Bahas Ahok, Ali Ngabalin: Anda Mesti Cabut Itu Kalimat

Lantas, Kurtubi menyebut proyek pembangunan kilang tersebut diyakininya tak efisien.

"Kalau Pertamina diperintahkan bangun kilang di Bontang, mari kita duduk yang saya yakin enggak efisien," terangnya.

Sebab menurutnya, lokasi pembagungan kilang miyak di Bontang itu tak memenuhi syarat dalam ilmu perminyakan.

"Bayangkan kilang dalam teori yang paling dasar ilmu perminyakan, lokasi harus salah satu dekat dengan minyak mentah sebagai bahan baku kilang," ucap Kurtubi.

"Nomor dua dekat dengan konsumen yang membutuhkan BBM, ini tidak dua-duanya kalau di Bontang," imbuhnya.

Lebih lanjut, Kurtubi menyebut anggaran pembangunan kilang miyak tersebut sangat besar.

Untuk itu, ia sangat menyayangkan jika kilang minyak yang dibangun tak efisien.

"Ingat ini investasi (Rp) 14 triliun diputuskan di lokasi yang salah, di perintahkan ke Pertamina untuk bangun," jelas Kurtubi.

"Berani enggak Pak Ahok mengatakan 'Tidak, jangan diteruskan ini mari kita evaluasi bersama keekonomian'," sambungnya.

(TribunWow.com/Jayanti Tri Utami)