Dukung Presiden Jabat 3 Periode, Politisi NasDem Bandingkan Jokowi dengan SBY: Banyak yang Kurang

TRIBUNWOW.COM - Ketua DPP Partai NasDem, Zulfan Lindan mengungkap alasannya mendukung wacana tiga periode masa jabatan presiden.

Hal itu diungkapkan Zulfan Lindan saat hadir di acara Dialog Kompas TV pada Minggu (24/11/2019).

Zulfan Lindan secara tidak langsung mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan sosok yang bisa membangun infrastruktur.

• Ditanya soal Jokowi Mau jadi Presiden hingga 15 Tahun, Ruhut Sitompul Sebut Politisi NasDem yang Mau

Namun, sebelum itu ia sempat menyinggung masa kepeimpinan Presiden ke-2 Indonesia, Soeharto.

"Kita melihat bahwa ada orang sukses memimpin negara Anda bayangkan Soeharto."

"Ada indikatornya, kita semua merindukan ada yang namanya infrastruktur terbangun dengan baik, luas di Indonesia," jelas Zulfan.

Zulfan mengatakan, meski Soeharto dahulu menjabat sebagai presiden cukup panjang namun bukan berarti ia bisa banyak berhasil membangun infrastruktur.

"Soeharto 35 tahun tidak ada yang dibangun, infrastruktur loh, gedung banyak," ujarnya,

Lalu, ia membandingkan Presiden ke-5 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga sempat membangun infrastruktur.

Namun dalam 10 tahun kepemimpinannya, SBY disebut Zulfan tidak bisa membangun infrastruktur sebanyak Jokowi.

"SBY juga infrastruktur masih banyak yang kurang bahkan menurut saya dibandingkan Jokowi lima persen," ungkap dia.

Dengan keberhasilan Jokowi itu, ia menyebut bahwa sosok seperti Mantan Wali Kota Solo itu yang memang dibutuhkan Indonesia untuk membangun infrastruktur.

"Jadi kerinduan orang terhadap Indonesia yang maju seperti ini, MRT di mana-mana, jalan tol ribuan kilometer ini saya suatu keberhasilan," ungkapnya.

• Puan Maharani: Semua Menteri Kabinet Jokowi Tak Ada yang Berani Ambil Cuti Liburan, Ini Alasannya

Sehingga, tidak ada salahnya untuk memberikan kesempatan untuk Jokowi menjabat lagi.

"Nah kalau orang sudah berhasil, sepertinya apa salahnya kita teruskan," terangnya.

Menanggapi itu, Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini menolak dengan keras.

Titi menilai bahwa jangan sampai terpatok subjek dalam kehidupan demokrasi.

Melainkan, berpatokan pada sistem demokrasi yang tepat.

"Ya pertama orientasi kita orang atau sistem. Kalau yang bekerja ada orang maka kemudian orang tidak ada maka sistem akan rusak,

"Kalau sistem yang bekerja siapapun mengisi sistem maka dia akan berjalan, jadi melekatkan pada figur itu kurang tepat," kata Titi Anggraini.

Namun Zulfan membantah dia setuju tiga periode berdasarkan subjek.

"Dalam konteks Indonesia, kita masih antara sistem dan orang harus ada dua-duanya," bantah Zulfan.

Kemudian, Titi tidak membantah bahwa sah-sah saja bahwa kekuasaan bisa cukup panjang.

Namun dilihat dari pengalaman negara-negara lain, kekuasaan yang cukup panjang akibatnya bisa kediktaktoran.

"Kalau orang dan sistem kan harus dipertemukan, memang 20 tahun tidak akan serta merta tidak demokratis tapi belajar dari praktik-praktik negara dunia, negara-negara otoriter, negara diktaktor bermula dari kekuasaan yang tidak dibatasi atau kemudian pembatasannya sangat panjang," terang Titi panjang lebar.

• Dukung Wacana Masa Jabatan hingga 3 Periode, Politisi NasDem Zulfan Lindan: Enggak Usah Takut

Lihat videonya mulai menit ke-3:51:

Berbeda dengan Zulfan, Juru Bicara PKS, Handi Risza mengaku tidak setuju.

Dilansir TribunWow.com dari channel YouTube Kompas TV pada Minggu (24/11/2019), Handi Risza lantas membeberkan alasan PKS mengapa menolak wacana tersebut.

• Kabar Duka, Paman Jokowi, Agus Supriyanto Meninggal Dunia di Dalam Pesawat Menuju Bandara Soeta

"Artinya kami tidak setuju dengan ide tersebut," ujar Handi.

Handi meminta agar jangan sampai lupa dengan perjuangan reformasi pada 1998 yang telah dilakukan.

Pada 1998 masyarakat bersemangat untuk membatasi jabatan presiden.

"Semangat untuk membatasi jabatan presiden kan semangat reformasi tentu kan kita belum lupa ketika kita melakukan proses reformasi sekitar 20 tahun yang lalu."

"Salah satunya tuntutan itu adalah membatasi jabatan presiden menjadi dua periode," jelas dia.

Kemudian yang kedua tak kalah pentingnya, Handi mengatakan bahwa kekuasaan yang semakin kuat justru akan membuat peluang korupsi semakin besar.

"Nah ini tentu harus mendapat sorotan atau garis merah bagi kita."

"Nah yang kedua tentu kita sangat familiar dengan kata-kata power tends to corrupt ya, (absolute power) corrupt absolutely (Kekuasaan itu cenderung korup, mutlak berkuasa, mutlak korupsi)," ujarnya.

Handi menilai hal itu akan membahayakan kehidupan demokrasi di Indonesia.

"Jadi kekuasaan yang terlalu lama cenderung melahirkan model kepemimpinan yang korup, sehingga ini akan membahayakan bagi kesehatan demokrasi kita yang akan datang," ujarnya.

• Dukung Wacana Masa Jabatan hingga 3 Periode, Politisi NasDem Zulfan Lindan: Enggak Usah Takut

Handi lantas memperingatkan agar jangan main-main dengan wacana soal penambahan masa jabatan presiden.

"Dan ini juga highlight bagi kami, jabatan presiden itu jangan main-main gitu loh," ucap Handi.

Handi menegaskan sekali lagi, pihak PKS tak setuju dengan wacana itu

"Betul-betul, sampai hari ini itu sikap kami," tegasnya.

Kemudian, Handi mengungkapkan bahwa PKS menginginkan presiden lahir dari kader politik.

"Tentu kami juga menginginkan proses kaderisasi di partai politik yang sehat tentunya, kita tentu mengingkan pemimpin bangsa ke depan lahir-lahir dari kader politik yang dihasilkan," terang.

Lihat videonya mulai menit ke-13:35:

(TribunWow.com/Mariah Gipty)