Ditanya soal Jokowi Mau jadi Presiden hingga 15 Tahun, Ruhut Sitompul Sebut Politisi NasDem yang Mau

TRIBUNWOW.COM - Politisi PDIP, Ruhut Sitompul turut mengomentari soal soal wacana tiga periode masa jabatan presiden.

Namun Ruhut Sitompul belum jelas akan mendukung atau tidak mendukung wacana masa jabatan presiden hingga tiga periode.

Dilansir TribunWow.com oleh Kompas TV pada Minggu (24/11/2019), mulanya Ruhut Sitompul meminta agar masyarakat jangan terfokus pada wacana masa jabatan presiden.

• Dukung Wacana Masa Jabatan hingga 3 Periode, Politisi NasDem Zulfan Lindan: Enggak Usah Takut

Sedangkan, ada pula wacana untuk melakukan pemungutan suara kepala daerah pada 2024.

"Nanti 2024, bersama-sama bukan hanya pemilihan presiden saja dan DPR, tapi juga bersamaan dengan pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota bersama-sama."

"Kita jangan lihat, kan kepemimpinan ini mau nanti menjabat negara jangan kita lihat presidennya saja," terang Ruhut.

Seakan tak puas dengan penjelasan Ruhut, presenter lantas bertanya pada politisi sekaligus pengacara tersebut soal kemauan Jokowi menjadi presiden hingga 15 tahun.

"Ini begini masalahnya Pak Jokowi baru sebulan menjabat di periode kedua, hal-hal ini sudah dilemparkan, wacananya sudah dikeluarkan."

"Pak Jokowi mau jadi presiden 15 tahun?," tanya presenter.

Menjawab pertanyaan itu, Ruhut justru menyinggung Ketua DPP Partai NasDem yang hadir, Zulfan Lindan.

Ruhut mengatakan Zulfan Lindan mendukung wacana tiga periode masa jabatan presiden.

"Itu kan keinginan sahabat saya," ujar Ruhut.

"Jadi NasDem yang mau, PDIP enggak mau?," balas presenter.

• Tanggapan Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun soal Wacana Penambahan Masa Jabatan Presiden

Kemudian, Ruhut menjelaskan bahwa soal periode masa jabatan presiden biarlah masyarakat yang menentukan.

Biarlah masyarakat memilih apa yang mereka inginkan melalui Pemilihan Umum (Pemilu) seperti biasa.

"Ya sekarang saya hanya ingin mengatakan mekanisme kepemimpinan lima tahunan, kenapa mesti dia tiga periode."

"Kalau memang mekanisme itu dilakukan jelas tiap lima tahun sekali dilakukan pemilihan presiden, mekanisme itu dilakukan kita harus jujur ya yang Maha Kuasa dia melahirkan era sekarang," ujarnya.

Jika memang mereka menginginkan Jokowi kembali terpilih menjadi presiden, biarlah melalui Pemilu.

"Mekanisme pemilihan itu tetap, bukan seumur hidup loh ya. Mekanisme."

"Kalau memang rakyat mekanisme setelah nanti, periode kedua ini berjalan dengan baik menuju Indonesia baru ya apa salahnya," jelas Ruhut.

Lihat videonya mulai menit ke-11:18:

Sementara itu, Zulfan Lindan yang hadir dalam acara tersebut mengaku setuju dengan wacana tersebut.

"Kita melihat bahwa tidak ada salahnya presiden itu tiga periode," kata Zulfan dikutip TribunWow.com dari channel YouTube Kompas TV pada Senin (25/11/2019).

Meski demikian, Zulfan mengatakan bahwa biarlah wacana ini berkembang.

Jangan sampai ada keinginan masyarakat yang belum apa-apa sudah ditutup.

"Ini kan undang-undang dasar ini apakah nanti MPR setuju atau fraksi setuju ini kan wacana pasti berkembang."

"Saya kira jangan menutup peluang masyarakat yang ingin melakukan kajian-kajian terhadap apapun bangsa ini."

Ya tentu masyarakat akan menilai apakah pantas revisi atau amandemen undang-undang ini pasal 7 undang-undang 45 misalnya bahwa presiden itu tiga kali," terang Zulfan.

• Puan Maharani: Semua Menteri Kabinet Jokowi Tak Ada yang Berani Ambil Cuti Liburan, Ini Alasannya

Lantas, Zulfan menyinggung soal wacana lain bahwa seseorang hanya bisa menjabat satu periode namun dalam jangka waktu delapan tahun.

Zulfan menyayangkan mengapa orang-orang meributkan masalah masa jabatan tiga periode sedangkan masa jabatan satu periode tidak.

"Kemudian ada yang meminta satu periode saja delapan tahun misalnya, kenapa kalo ada orang tidak meributkan soal delapan tahun tetapi orang yang meributkan tiga kali?," katanya.

Padahal menurutnya, semua wacana-wacana itu termasuk bagian dari demokrasi yang pantas didiskusikan.

"Ini biar wacana demokrasi di tengah-tengah masyarakat ini berkembang nanti kita lihat apakah partai-partai politik yang ada fraksi-fraksi di MPR itu."

"Bagaimana cara mereka menyambut pikiran-pikiran yang berkembang di masyarakat ini," jelas Zulfan.

Zulfan bahkan mengaku tidak takut jika nantinya wacana tiga periode itu akan dituding pro oligarki.

"Kenapa? Ya kenapa? Kita kalau di alam demokrasi ini enggak usah takut."

"Kita takut kapan kita akan mengembangkan aspirasi masyarakat, kapan kita akan mengembangkan demokrasi," jelasnya.

(TribunWow.com/Mariah Gipty)