Sekjen PDIP Hasto Pastikan Status Kader Ahok Tak akan Intervensi Kinerja di BUMN

TRIBUNWOW.COM - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan soal status Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina.

Hasto mengatakan status Ahok sebagai kader dari PDIP tidak akan mempengaruhi keputusan dan kebijakan Ahok dalam pekerjaannya di Pertamina.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Jumat (22/11/2019), mulanya Hasto menjelaskan bahwa kader partai politik tidak memiliki kewajiban untuk mundur dari parpol setelah masuk ke BUMN.

• Erick Thohir Jelaskan Syarat bagi Bos BUMN yang Ingin Bergaya Hidup Mewah

"Kalau posisinya adalah sebagai komisaris berdasarkan ketentuan UU BUMN maka Pak Ahok tidak masuk di dalam kategori sebagai pimpinan dewan, pimpinan partai. Dengan demikian tidak harus mengundurkan diri," ujar Hasto saat ditemui di Kinasih Resort, Depok, Jawa Barat, Jumat (22/11/2019).

Hasto menegaskan PDIP sebagai partai tidak mencampur kepentingan antara partai dan negara.

"Karena itulah kami menjaga marwah kekuasaan untuk bangsa dan negara bukan kepentingan orang per orang," kata Hasto.

Ahok mendapat banyak desakan untuk mundur dari PDIP, karena ditakutkan kebijakan dan langkah yang diambil setelah menjadi petinggi BUMN akan dipengaruhi oleh kepentingan partai.

Hasto kemudian membantah tudingan-tudingan tersebut.

Sebagai Sekjen PDIP, Hasto menegaskan tidak akan ada intervensi dari PDIP setelah Ahok menjadi Komisaris Utama BUMN.

"BUMN ditujukan untuk mencapai tujuan bernegara karena itu tidak boleh ada intervensi kepentingan politik praktis dalam pengelolaan BUMN," tutur dia.

• Ahok Resmi Jadi Komisaris Utama Pertamina, Erick Thohir: Saya Tidak Mau Ada Drama

Erick Thohir Sebut Ahok Telah Setuju untuk Mundur dari PDIP

Menteri BUMN Erick Thohir memberikan penjelasannya soal status Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok yang masih terdaftar sebagai kader PDIP.

Erick Thohir menegaskan semua komisaris dan direksi di BUMN harus mundur dari partai politiknya, tak terkecuali Ahok.

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan Kompastv, Sabtu (22/11/2019), Erick Thohir menjelaskan bahwa dirinya sudah memperbincangkan soal masalah partai dengan orang-orang yang akan diangkat menjadi petinggi BUMN.

Termasuk Ahok, Erick Thohir mengakui juga telah memberitahu Ahok soal kewajiban untuk keluar dari PDIP.

"Semua komisaris di BUMN apalagi direksi harus mundur dari partai," kata Erick Thohir

Erick Thohir mengakui perintah untuk keluar dari PDIP telah disetujui oleh Ahok sendiri.

"Iya dong, semua nama yang diajak bicara pasti kita kasih tahu dari awal," kata Erick Thohir.

Ia kemudian mengatakan alasan dibalik harus mundurnya Ahok adalah demi kepentingan indepedensi BUMN.

Dikhawatirkan jika masih terlibat dalam partai, maka akan ada kepentingan partai yang mencampuri urusan di BUMN.

"Independesi dari BUMN sangat dipentingkan," jelas Erick Thohir.

Erick Thohir menyebut semua yang direkrut untuk masuk ke BUMN sudah paham akan resiko yang ada, termasuk harus keluar dari partai.

"Dan inshaallah orang-orang yang punya etikat baik, semua tahu lah risiko mengabdi untuk negara," ujar Erick Thohir.

• Erick Thohir Jelaskan Syarat bagi Bos BUMN yang Ingin Bergaya Hidup Mewah

Video dapat dilihat menit 3.26

Ahok Sebut Selama Tak Langgar Aturan, Tak akan Mundur dari PDIP

Ahok menanggapi beredarnya kabar bahwa dirinya harus keluar dari partai politik jika ingin masuk BUMN.

Menanggapi pernyataan tersebut Ahok mengatakan dirinya tidak akan keluar selama tidak melanggar peraturan.

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal Youtube KompasTv, Kamis (14/11/2019), Ahok juga mengatakan dirinya setia dengan PDIP.

Mulanya Ahok menjelaskan berdasarkan peraturan yang ada, dirinya tidak melanggar apapun.

Pria yang memiliki nama lengkap Basuki Tjahaja Purnama tersebut menjelaskan yang tidak diperbolehkan adalah pengurus partai dan anggota dewan.

Ahok mengatakan dirinya hanyalah anggota PDIP.

Statusnya yang hanya sebagai anggota partai, menurut Ahok itu tidak melanggar aturan apapun.

"Kalau secara peraturan yang tidak boleh itu pengurus partai, anggota dewan," jelas Ahok.

"Saya kan hanya kader," tambahnya.

• Bantah Ahok Bermasalah, Arya Sinulingga Berikan Klarifikasi: Kami BUMN Punya Ukuran Juga

Ahok kemudian sedikit bercanda dengan wartawan.

Ia heran soal dirinya harus keluar dari parpol, dan berkelakar soal PDIP partai terlarang sehingga dirinya harus keluar dari partai jika ingin bergabung dalam BUMN.

"Emangnya PDIP partai terlarang?," canda Ahok.

Ia kembali menegaskan jika tak ada peraturan yang mengharuskan dirinya keluar dari partai politik, maka ia akan tetap bergabung dalam PDIP.

"Enggak dong, kalau peraturanya enggak, saya tetap anggota partai kok," jelas Ahok.

Ahok kemudian menyatakan dirinya setia dengan PDIP.

"Saya setia sama PDI Perjuangan kok," kata Ahok.

• Pengamat Minta Ahok Tak Cuma Jadi Pajangan jika Dapat Posisi BUMN: Ada Mafia Kuat di Situ

Video dapat dilihat menit 1.07

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio Peringatkan Ahok agar Keluar dari Parpol jika Masuk BUMN

Status Ahok yang masih tercatat sebagai kader PDIP mengundang tanya berbagai pihak, salah satunya dari Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Jumat (15/11/2019), Agus mengatakan ia takut jika Ahok masih tergabung dalam partai politik, maka kepentingan partai akan terbawa saat bekerja di BUMN.

Agus khawatir Ahok di BUMN justru mengutamakan kepentingan partainya dan mencari uang melalui jabatannya di BUMN.

• Kata Menteri BUMN Erick Thohir terkait Status Mantan Napi Ahok

Selain itu aturan yang ada juga tidak memperbolehkan adanya anggota BUMN yang tergabung dalam partai politik.

"Sudah diatur tidak boleh. Kalau dia parpol, dia cari uangnya dari BUMN," kata Agus kepada Kompas.com, Kamis (14/11/2019).

Agus mengegaskan aturan anggota BUMN harus keluar dari partai politik tidak bisa ditawar.

"Buat saya, kebijakan itu pasti, tidak boleh ditawar-tawar," ucap Agus.

(TribunWow.com/Anung Malik)