Kabar Tokoh
Anies Baswedan Terima Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik di Tengah Desakan Transparansi Data
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerima penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 sebagai bukti transparnasi dan keterbukaan data
Penulis: anung aulia malik
Editor: Tiffany Marantika Dewi
lihat foto
Sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Tapi yang lebih penting adalah bahwa komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam hal keterbukaan informasi ini telah melampaui apa yang telah diarahkan oleh Undang-undang KIP itu sendiri.
Kita memberikan akses informasi kepada publik terhadap berbagai aspek kegiatan, dari perencanaan hingga hasil kinerja Pemprov DKI Jakarta.
Jadi kami merasa bersyukur sekali bahwa kategori yang kita dapat adalah ketegori yang tertinggi sebagai Badan Publik yang Informatif, dua tahun berturut-turut.
Apresiasi atas kerja keras seluruh jajaran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemprov DKI Jakarta.
Berkat mereka semua inovasi, semua karya, semua kolaborasi, yang dilakukan Pemprov DKI selama ini bisa diketahui publik dan kami bisa mengajak publik lebih banyak lagi untuk terlibat di dalam pembangunan di Jakarta.
Kami bersyukur dan akan terus tingkatkan di masa yang akan datang."
• PKS Sebut Banyak Musuh Anies Baswedan Manfaatkan Momen Penggusuran untuk Serang sang Gubernur
William Aditya Sarana Minta Anies Baswedan untuk Transparan
Anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana menjelaskan berbagai upaya yang dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia dalam memperjuangkan transparansi perencanaan anggaran.
Politisi asal PSI tersebut mengatakan dirinya bersama PSI sudah melakukan upaya melalui jalur resmi sebelum melalui sosial media, namun semua usaha lewat jalur resmi yang dilakukan PSI tak buahkan hasil.
Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal Youtube Indonesia Lawyers Club, Selasa (12/11/2019), mulanya William menjelaskan PSI tidak serta merta langsung melakukan protes lewat media sosial.
Politisi PSI William Aditya Sarana menjelaskan apa saja usaha yang telah dilakukan PSI untuk perjuangkan transparansi perencanaan anggaran (Warta Kota/Ricky Martin Wijaya)
• Tunjuk Bambang Widjojanto Jadi Anggota TGUPP, Anies Baswedan Digugat OC Kaligis
Belum lama ini publik sempat dihebohkan oleh unggahan politisi PSI soal anggaran lem Aibon yang mencapai angka Rp 82 miliar.
"PSI ini juga tidak hanya berkoar-koar di media sosial," jelas William.
William kemudian menjelaskan upaya yang dilakukannya dan rekan-rekannya sebelum bersuara di media sosial.
Sebelum mengunggah kejanggalan anggaran di media sosial, sebelumnya William telah terlebih dahulu membahas hal tersebut di rapat-rapat DPRD.
"Tetapi PSI ini sudah menyampaikan hal serupa di rapat-rapat DPRD baik di rapat Banggar, dan di rapat-rapat komisi," paparnya.
William kemudian menjelaskan langkah yang telah ditempuh oleh dirinya dalam memperjuangkan transparansi anggaran.
"Jadi saya misalnya, saya anggota badan anggaran, saya sudah meminta kepada Sekda, Kepala Sekda dengan jajarannya untuk segera mempublikasi APBD dokumen perncanaan ke website," terang William.
Usaha yang telah ditempuhnya berdasarkan keterangan William tidak membuahkan hasil dan tidak dihiraukan oleh pihak terkait.
"Tetapi tidak digubris sampai sekarang," tambahnya.
