Beberkan Hak Veto dari Jokowi, Mahfud MD Blak-blakan Ungkap Masalah di Kabinet: Saya Tak Ingin Lagi

TRIBUNWOW.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Kemanan (Menko Polhukam) Mahfud MD buka suara soal hak veto yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada para Menko.

Menurut Mahfud MD, pemberian hak veto itu dilakukan untuk memaksimalkan kinerja para menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Dilansir TribunWow.com dari tayangan YouTube iNews Talkshow, Rabu (20/11/2019), Mahfud MD memberikan pendapatnya tentang pemberian hak veto yang sempat mendapat pro dan kontra dari publik.

• Akui Tak Mencekal, Mahfud MD Persilakan Rizieq Shihab Pulang ke Indonesia jika Mau Lakukan Ini

• Tanggapi Kasus Veronica Koman, Mahfud MD Singgung Utang Beasiswa ke Indonesia: Nggak Ada yang Pecaya

"Jadi hak veto yang pernah ramai di awal pemerintahan setelah sidang kabinet itu bukan istilah hukum ya sebenar-nya," terang Mahfud MD.

Ia mengungkapkan, hak veto tersebut diberikan pada para Menko agar dapat lebih mudah menyelesaikan masalah di sektor masing-masing.

"Itu istilah politik yang digunakan untuk mempermudah menyelesaikan masalah," jelas Mahfud MD.

"Hak veto itu dinyatakan oleh Presiden Jokowi yang disiarkan langsung di televisi, diselenggarkan oleh menteri kabinet pada tanggal 24 bulan Oktober (2019), sehari sesudah pelantikan," sambungnya.

Mahfud MD mengungkapkan, pemberian hak veto bagi Menko berhubungan dengan visi misi presiden.

"Presiden mengatakan visi Indonesia ini untuk pemerintahan ke depan hanya ada visi presiden dan wakil presiden," terang Mahfud MD.

"Tidak boleh ada visi menteri, oleh sebab itu menteri-menteri harus berfungsi semua."

Lebih lanjut, Mahfud MD menginginkan semua menteri Kabinet Indonesia Maju dapat berperan aktif dalam setiap pengambilan kebijakan.

"Saya tidak ingin mendengar lagi ada menteri dipanggil oleh Menko lalu tidak datang ke sidang, ke rapat, sesudah diputuskan dia tidak melaksanakan keputusan dengan alasan dia tidak hadir padahal sudah diundang gitu," kata Mahfud MD.

Karena itu lah, Jokowi disebutnya memberikan hak veto bagi setiap Menko.

"Maka presiden mengatakan untuk sekarang para Menko itu boleh melakukan veto terhadap kebijakan menteri yang bertentangan dengan visi presiden dan peraturan perundang-undangan," terangnya.

"Atau yang berbenturan satu sama lain sehingga menghambat menjadi macet, yang satu ingin ke barat, yang satu ingin ke timur."

Lebih lanjut, Mahfud MD menjelaskan bahwa hak veto yang dimilikinya itu tak serta merta dapat digunakan untuk semua kesempatan.