Kabar Tokoh
Debat dengan Politisi PDIP karena Tolak Ahok Jadi Bos BUMN, Roy Suryo: Justru Kita Bela Jokowi
Politisi Demokrat, Roy Suryo mengomentari soal kabar Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi satu di antara petinggi BUMN.
Penulis: Mariah Gipty
Editor: Rekarinta Vintoko
lihat foto
"Kadang-kadang kalau terlalu dekat, Gajah di pelupuk mata itu enggak kelihatan, kuman di seberang lautan itu keliatan."
"Artinya ya mungkin Pak Jokowi karena mungkin sudah terbiasa mungkin enggak lihat, tapi ini kan kayak ada pendapat mengatakan Dukun itu enggak terkenal di kampungnya," terang Roy Suryo.
• Bukan PLN atau Pertamina, Ini BUMN yang Dianggap Cocok bagi Ahok, Arief Poyuono: Saya Beri 10 Jempol
Lantas, Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut memuji Jokowi yang akan mendengarkan semua pendapat terkait wacana Ahok akan menjadi petinggi BUMN.
"Artinya Beliau harus mendengar, tadi statemen Jubir Pak Presiden pak Fadjroel Rachman bagus."
"Artinya sebelum diputuskan Pak Jokowi akan mendengarkan dari semua pihak," puji Roy Suryo.
Lihat videonya mulai menit ke- 43:31:
Pada kesempatan itu, Politisi Partai Keadilan Sosial (Achmad Fathul Bari) juga mengungkit janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disebut akan membangun pemerintahan tanpa bagi-bagi kursi.
• Tanggapi Wacana Ahok Jadi Bos BUMN, Fahri Hamzah Duga Adanya Campur Tangan Jokowi: Kasihan Basuki
"Sebelumnya kita melihat garis besar lebih dulu ya, publik ini masih ingat sekali janji Presiden Jokowi."
"Yang tahun 2014 sampai detik ini belum Beliau revisi sekalipun terkait dengan bagaimana janji untuk membangun kabinet dan pemerintahan itu lepas dari berbagai kepentingan-kepentingan dan bukan hanya bagi-bagi kursi," ungkit Achmad.
Achmad Fathul Bari menilai, hal itu berkaitan dengan kabar Ahok menjadi petinggi BUMN.
Pasalnya, diketahui Ahok masih tercatat sebagai kader PDIP.
"Ya itu menjadi salah satu yang perlu menjadi catatan walaupun mungkin Beliau mengatakan bukan Pengurus Partai Politik tapi jelas Beliau sebagai kader Partai Politik," ujarnya.
Menurut Achmad, hal itu tidak pantas dalam membangun negara.
"Dan itu sebetulnya kita bicara bukan hanya bicara aturan kita juga bicara etika, kepantasan BUMN yang diharapkan bisa menghasilkan penghasilan negara yang dikelola dengan profesional," kata Achmad.
Tak hanya Jokowi yang dianggap tidak pantas.
