Kabar Tokoh
Bukan PLN atau Pertamina, Ini BUMN yang Dianggap Cocok bagi Ahok, Arief Poyuono: Saya Beri 10 Jempol
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono menanggapi kabar Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi satu di antara petinggi BUMN.
Penulis: Mariah Gipty
Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono menanggapi kabar Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi satu di antara petinggi BUMN.
Hal itu disampaikan Arief Poyuono saat hadir di acara Dua Arah Kompas TV pada Senin (18/11/2019).
Arief Poyuuno menilai penolakan Serikat Pekerja Pertamina soal Ahok menjadi petinggi BUMN, dipercaya oleh politisi Gerindra itu tidak ada unsur ketakutan.
• Gara-gara Ungkap Kelemahan Ahok hingga Bandingkan dengan Anies, Politisi PKS Debat Keras dengan PDIP
Namun, Arief menilai Ahok akan jauh lebih pantas ke perusahaan lain dibanding sekedar Pertamina.
"Salah satunya bukannya takut ada kepentingan-kepentingan yang dihilangkan ya, ya tadi yang saya katakan menjadi Dirut di Pertamina itu gampang," ujar Arief.
Ahok pantas dimasukkan ke perusahaan-perusahaan yang memiliki banyak masalah.
"Artinya begini kalau memang mau menguji kinerjanya Ahok pendobrak integritas saya lebih prefer tadi Ahok harus ada di BUMN-BUMN yang memang problemnya ada lawannya," ungkapnya.
Ia mengaku akan memberikan pujian yang tinggi jika Ahok bisa membenahi perusahaan-perusahaan BUMN yang bermasalah.
"Misalnya Krakatau Steel, Garuda, atau PELNI kalau dia bisa rubah wah saya angkat 10 jempol," ungkap Arief.
"Kalau cuma PLN sama Pertamina, Ahok memang dibutuhkan tapi kita harus beri tantangan yang lebih pada Ahok," imbuhnya.
Terkait status narapidana Ahok, Arief merasa itu tak menghalangi suami Puput Nastiti Devi tersebut menjadi Bos BUMN.
"Nggak masalah, nggak bisa disalahkan terus. Kan narapidana sudah dihukum, sudah ada konsekuensinya dia dihukum," ujarnya.
• Waketum Gerindra Arief Poyuono Beri Tantangan pada Ahok: Pimpin PLN dan Pertamina Monyet Aja Bisa
Apalagi dalam undang-undang hal itu tidak melanggar etika.
"Yang tadi saya katakan etika itu kalau melanggar undang-undang, sesuatu apa undang-undang dilanggar itu melanggar etika, sesuatu yang disepakati bersama untuk kebaikan itu melanggar etika," ucap Arief.
Sedangkan, soal status Ahok yang merupakan kader PDIP itu juga dianggap tak menjadi masalah.
