Soal Konsep Radikalisme, Muhammadiyah Minta Selaraskan Paham

TRIBUNWOW.COM - Radikalisme yang sering digaungkan belakangan ini menarik perhatian Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir.

Dalam wawancaranya di yang ditayangkan kanal YouTube KOMPASTV, Senin (18/11/2019), ia meminta seluruh komponen bangsa termasuk pemerintah untuk menyelaraskan konsep.

"Semua masalah ini perlu kita dialogkan antara pemerintah dengan seluruh komponen bangsa termasuk Muhammadiyah agar kita ada kesepahaman tentang konsep radikalisme," papar Haedar.

• Soroti Kaitan Busana dan Isu Radikalisme, MUI sebut Banyak Pihak Berprasangka Buruk

Mulanya, ia ditanya oleh pembawa cara Bayu Sutiyono mengenai pandangan Muhammadiyah tentang radikalisme.

Menurut Haedar, radikalisme harus dilihat dalam dua sisi.

"Yang pertama, konsep radikal adalah awalnya konsep netral, kembali ke akar," ujar Haedar.

Dalam perkembangannya, Haedar menyebut gerakan radikalisme juga dilakukan dalam dunia politik.

"Tetapi kemudian dalam pergerakan politik ada gerakan politik yang ingin merubah tatanan," terang Haedar.

Ia lalu mengatakan ada dua kecenderungan yang dimiliki oleh orang-orang yang melakukan gerakan radikalisme.

"Ketika ada sekelompok orang-orang yang ingin kembali ke akar, dan perubahannya adalah perubahan yang radikal, maka ada dua kecenderungan," papar Header.

"Satu, karena dia kembali ke akar dan memandang prinsipnya paling benar, dia tidak toleran terhadap prinsip orang lain."

Haedar lalu menyatakan, dengan adanya sikap intoleran tersebut maka akan memunculkan cara-cara yang melampaui batas yang disebut ekstrimisme.

"Yang kedua, ada bias. Hal-hal yang sebenarnya bukan akar dianggap akar, lalu sering terjadi kontroversi," ungkapnya.

Lihat video berikut ini pada menit ke 2.19

• Kritisi Menag soal Radikalisme, Ketua PBNU Ibaratkan seperti Petir: Tapi Enggak Turun Hujan

Pada kesempatan sebelumnya, Ketua Umum PBNU, Marsudi Syuhud memberikan komentarnya tentang isu radikalisme yang sedang ramai diperbincangkan.

Terutama, soal wacana Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi yang melarang penggunaan celana cingkrang dan cadar di lingkungan aparatur sipil negara (ASN).

Marsudi Syuhud bahkan memberikan perumpamaan untuk menggambarkan solusi yang ditawarkan Menag untuk menangkal radikalisme itu. 

Hal itu disampaikan Marsudi Syuhud dalam acara Indonesia Lawyers Club, Selasa (5/11/2019).

"Penyakit radikal didiagnosa ketemu obatnya adalah melarang cadar," kata Marsudi Syuhud.

"Itu seperti sakit panas Pak Karni dikasih obatnya es biar cepet turun."

Ia lantas melanjutkan perumpamaannya.

"Padahal panas itu akibat, akibat dari mungkin sakit tenggorokan kalau anak kecil, atau lainnya," terang Marsudi Syuhud.

Lantas, ia menghubungkan perumpaan itu dengan pelarangan cadar untuk menangkal radikalisme.

"Ya ada sih, karena sangat panas maka dikompres dengan es," kata Marsudi Syuhud.

"Ya ada sih bahwa yang radikal itu pakai cadar, kan kayak gitu."

Menurutnya, melarang penggunaan cadar dan celana cingkrang bukan lah solusi untuk menangkal radikalisme.

"Tapi itu bukan obatnya Pak Menteri Agama, walaupun suaranya kayak gledek gitu hari ini nyamber-nyamber gitu," ujar Marsudi Syuhud.

"Tapi biasanya kalau gledek-nya kenceng, itu enggak turun hujan."

Lantas, ia memberikan contoh kebijakan serupa yang akhirnya tak berjalan.

Ia menyinggung nama mantan Menag, Lukman Hakim Saifudin.

"Contohnya, dulu zaman menterinya Pak Lukman, gledek-nya kenceng tuh, tapi enggak turun hujan juga, coba inget-inget itu," terang Marsudi Syuhud.

"Oh ternyata ini DPR dari PAN inget ini. Sama mungkin, ini juga gledek-nya kenceng enggak turun hujan."

• Kritik Usulan Jokowi soal Istilah Manipulator Agama bagi Pelaku Radikal, Sudjiwo Tedjo: Itu Politisi

Lebih lanjut, ia mengungkapkan tentang penyebab munculnya radikalisme.

"Tadi udah dibahas tentang radikalis-radikalis, kalau menurut saya ini radikal-radikal muncul Pak Karni itu karena mereka mempertahankan khilafiah sampai mempertahankannya dengan kekerasan," ujarnya.

Lantas, Marsudi Syuhud juga menyinggung soal keberadaan pancasila dalam kehidupan bernegara.

Ia menyebut ada oknum-oknum yang ingin menghilangkan pancasila.

"Ayo coba kita lihat, di Indonesia masyoritas udah sepakat negara ini berdasar pancasila, orang kemudian ada yang berpendapat enggak setuju, ingin mengubahnya," terang Marsudi Syuhud.

"Secara radikal terus ngomong dengan seluruh dalilnya dan dipertahankan dengan cara radikal."

• Keras, Politisi PKS Bongkar Siapa Pelaku Radikalisme di Indonesia saat Hadir di ILC: Jangan Ditutupi

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD mengungkap oknum yang menyebarkan radikalisme di Indonesia. 

Diketahui, belum lama ini isu radikalisme tengah menjadi perbincangan publik.

Terkait isu itu, Mahfud MD pun menyebut kelompok radikal yang sudah mendekam di penjara.

Hal itu disampaikannya melalui acara Indonesia Lawyers Club, Selasa (5/11/2019.

• Bahas soal RUU KUHP, Mahfud MD: Enggak Mungkin Langsung Setuju Semua

• Cerita Mahfud MD soal Ibunya yang Menangis saat Tahu sang Putra Jadi Menko Polhukam

Mahfud MD menantang orang-orang yang memiliki pandangan berbeda soal radikalisme untuk berdebat.

"Ayo mau bicara, apa teorinya? Apa dalilnya, kan selalu begitu," tegas dia.

Ia menegaskan sekali lagi, orang boleh berwacana soal radikalisme.

Sehingga, jangan menuduh pemerintah anti-kebebasan bagi rakyatnya yang ingin bersuara.

"Boleh berwacana tetapi jangan dibilang kalau orang membuat kontra wacana seperti saya, kalau dibilang anti-kebebasan, enggak."

"Mereka boleh bicara, tapi saya juga harus boleh bicara membantah," tegas Mahfud MD.

Lantas, ia menyinggung soal pembentukan Badan Peminaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai upaya menangkal radikalisme. 

"Pemerintah sekarang sudah buat misalnya BPIP, bahwa itu belum efektif, itu kan baru berdiri berapa lama, itu pun diganggu terus kan, ya silakan saja," ujar Mahfud MD.

Untuk menangkal paham radikalisme, pemerintah disebutnya telah membuat kesepakatan dengan beberapa menteri.

"Pemerintah sudah begitu, dan kesepakatan-kesepakatan dengan menteri pendidikan dan kebudayaan sudah ada, dengan Menteri Agama sudah ada, dengan Menkumham sudah ada," terang Mahfud MD.

"Untuk pada saatnya kita melakukan secara lebih sistematis dan masif pelaksanaan itu."

Lebih lanjut, Mahfud MD mengutarakan pendapatnya tentang penyebar radikalisme.

Menurutnya, tak etis jika harus menyebutkan identitas penyebar radikalisme itu.

"Kita enggak usah sebut siapanya yang belum ditangkap aja, kalau belum ditangkap disebut nanti jadi masalah," kata Mahfud MD.

"Yang sudah pasti aja lah, kelompok radikal itu adalah mereka yang sudah dipenjara karena melakukan teror, ada yang organisasinya sudah dibubarkan, itu aja."

Mahfud MD sekali lagi mengaku enggan menyebutkan identitas oknum penyebar paham radikal itu.

"Enggak usah nyebut orang, si A, si B, nanti malah jadi saling tuding, yang sudah ada kan banyak," terang Mahfud MD.

"Yang sudah ada, yang belum kita hadapi dengan tiga cara itu tadi, kalau adu wacana ya ayo, kalau Anda mau jihadis itu ada polisi dan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) yang selesaikan."

(TribunWow.com/Fransisca Mawaski/Jayanti Tri Utami)