Terkini Nasional
Soal Celana Cingkrang dan Cadar, Ketua PP Muhammadiyah: Lihat Substansinya
Wacana pelarangan penggunaan cadar dan celana cingkrang di area pemerintahan juga ikut ditanggapi oleh Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir.
Penulis: Fransisca Krisdianutami Mawaski
Editor: Ananda Putri Octaviani
TRIBUNWOW.COM - Wacana pelarangan penggunaan cadar dan celana cingkrang di area pemerintahan juga ikut ditanggapi oleh Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir.
Menurutnya, hal seperti ini perlu diperhatikan pokok pembahasannya.
"Yang pertama kita lihat substansinya, substansinya ingin melakukan penertiban, terhadap ketidakaturan cara berpakaian," terang Haedar seperti yang dilansir TribunWow dari tayangan YouTube KOMPASTV, Senin (18/11/2019)
• Di ILC, Aboe Bakar Al-Habsyi Bongkar Siapa Pelaku Radikalisme di Indonesia: Mereka Culik Jenderal
"Nah pastinya kan objektif, dan semua warga bangsa wajib menaati aturan itu, di ASN misalnya," tutur Haedar.
Haedar menambahkan dalam penerapan aturan tersebut harus diperhatikan dengan cermat.
"Misalkan, kalau melarang yang bercadar, maka juga jangan diberi ruang bagi mereka yang tidak pantas orang memakainya atau pakaian yang tidak pantas," ujarnya.

Selain itu, Haedar juga mengingatkan tentang kebebasan beragama.
"Nah di titik ini ada problem, problemnya apa? Di hampir semua pandangan, khususnya di Muhammadiyah, bagi perempuan, muka dan telapak tangan bukan sesuatu yang wajib ditutup," jelas Haedar.
"Karena itu maka yang sifatnya keyakinan dan menjadi pandangan umum kita, lebih dari itu, atau kurang dari itu, itu sesungguhnya tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sifatnya umum."
Haedar lalu mengatakan penganut semua agama di Indonesia ada kecenderungan ada semangat untuk lebih kuat.
"Semangat beragama itu harus di tarik pada titik tengah atau yang moderat," tutur Haedar.
"Caranya adalah agar mereka yang terlalu berlebihan dalam beragama saking semangatnya atau yang berkurangan karena tidak begitu mengahayati agama."
Untuk menghadapi hal tersebut maka harus ada dakwah.
"Dakwah tersebut intinya dilakukan dengan cara bijak, dengan cara yang edukatif, dan cara yang dialogis," paparnya.
Negara disebut Haedar harus memperhatikan dalam penerapan kebijakan tersebut.