Breaking News:

Perppu KPK

Rocky Gerung Nilai Jokowi Tak Niat Berantas Korupsi dengan Bebasnya Sofyan Basir: Saya Agak Sopan

Pengamat politik, Rocky Gerung menyebut pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi tidak serius dalam penindakan korupsi di Indonesia.

Penulis: Mariah Gipty
Editor: Claudia Noventa
Channel Youtube Rocky Gerung Official
Pengamat politik, Rocky Gerung menyebut pemerintah tidak serius dalam penindakan korupsi di Indonesia. 

"Jadi kelihatan presiden cari alasan untuk menghindari tuntutan publik terhadap kesan bahwa pada presiden justru memihak pada potensi korupsi di dalam kekuasaannya tuh," ujar Rocky Gerung.

Pengamat politik asal Manado ini menduga, demo mahasiswa akan kembali terjadi dalam waktu dekat terkait Perppu KPK.

"Nah saya menganggap bahwa dalam dua minggu ke depan ini sekedar prediksi bahwa tuntutan publik pada penerbitan Perppu akan berlanjut mahasiswa juga pasti akan tuntut itu," ungkapnya.

Sedangkan sebelumnya, yang diundang ke istana itu bukan mahasiswa melainkan tokoh-tokoh sipil.

"Karena yang diundang presiden kan tokoh-tokoh utama masyarakat sipil kita yang dimintai pendapat tentang Perppu itu," kata Rocky Gerung.

Meski demikian, Rocky Gerung menilai seharusnya ada kesepakatan setelah pertemuan Jokowi dengan tokoh-tokoh itu.

"Jadi itu sekaligus presiden itu sebetulnya menipu lagi karena seharusnya sudah ada semacam kesepakatan kalau berapa tokoh itu ada 30 tokoh, ada Emil Salim, ada macam-macam orang di situ," ucap Rocky Gerung.

Pengamat Politik, Rocky Gerung mengomentari soal tak kunjung diterbitkannya Peraturan Pengganti Perundang-undangan (Perppu) KPK oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pengamat Politik, Rocky Gerung mengomentari soal tak kunjung diterbitkannya Peraturan Pengganti Perundang-undangan (Perppu) KPK oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Tribunnews.com/Kompas.com)

 Rocky Gerung Yakin Jokowi-Megawati Nantinya Tak Sejalan: Jelas akan Berebut Sumber Daya

"Seharusnya ada kesepakatan mengeluarkan Perppu sehingga ada alasan mereka datang ke presiden," imbuhnya.

Namun yang terjadi malah sebaliknya, presiden hingga kini justru belum mengeluarkan Perppu KPK.

"Mustinya pembicaraan di belakang layar begitu, ternyata di depan layar presiden menunda keputusan itu dengan alasan tadi sedang ada Judicial Review," jelasnya.

"Padahal publik tidak ingin mengajukan Judicial Review karena itu langsung minta presiden mengeluarkan Perppu makanya," sambung pria 60 tahun ini.

Lihat videonya mulai menit ke-1:20:

(TribunWow.com/Mariah Gipty)

Tags:
Rocky GerungPresiden Joko Widodo (Jokowi)Sofyan BasirKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Berita Terkait
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
AA
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved