Polemik Pencekalan Rizieq Shihab, Politisi PSI Guntur Romli: Dia Tinggal di Mekah, Ngapain Pulang?

"Ya kita wajib berhusnudzon, tetapi kalau adanya indikasi, potensi pemerintah sebagaimana tadi diistilahkan mengambang, nah ini yang menjadi pertanyaan," ujar Chair.

Chair menilai pemerintah sudah seharusnya memberikan perlindungan pada warga negaranya yang sedang tersangkut masalah di luar negeri.

"Kita memperkarakan ini adalah dalam hal kewajiban pemerintah, sejauh mana pemerintah ini melakukan upaya perlindungan, pendampingan," ujar Chair.

"Faktanya semenjak diterbitkannya cekal pada Habib Rizieq sejak 15 Juni kemudian cekal kedua pada 7 Desember 2018, sampai sekarang tidak ada (upaya)," imbuhnya.

Menurutnya, pemerintah wajib melakukan hal tersebut karena sudah memasuki ranah yang dikelola pemerintah, sehingga wajar pihak Rizieq meminta bantuan.

"Karena yang memiliki otoritas kan pemerintah, dengan prinsip government to government, dan itu sudah menjadi kewajiban pemerintah" tutur Chair.

"Hak-hak dasar warga negara wajib dilindungi, sepanjang itu tidak dilakukan pemerintah, kita perlu tanya, ini ada apa sebenarnya," lanjutnya.

Sementara itu, terkait dengan pencekalan, hal ini dibantah langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD.

Mahfud mengaku dirinya sudah menerima salinan surat tersebut dari pengacara Rizieq Shihab, Sugito Atmo Prawiro.

"Itu yang dikirim ke saya itu bukan surat pencekalan (dari pemerintah RI). Bukan alasan pencekalan. Tapi surat dari imigrasi Arab Saudi bahwa Habib Rizieq nomor paspor sekian dilarang keluar Arab Saudi karena alasan keamanan," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Menko Polhukam tersebut juga mengaku heran dengan pernyataan Rizieq tersebut.

• HRS Center Pertanyakan Upaya Pemerintah Indonesia soal Kasus Pencekalan Rizieq Shihab

Hal ini dikarenakan dalam salinan surat yang diterima Mahfud tersebut tidak menjelaskan Rizieq dilarang keluar atas permintaan Pemerintah Indonesia.

Mahfud mengatakan, hal tersebut bukan menjadi urusan Pemerintah Indonesia dengan Imam Besar Front Pembela Islam tersebut.

"Itu berarti kan urusan dia dengan Arab Saudi, bukan urusan dia dengan kita (Indonesia). Kalau ada yang dari kita, tunjukkan ke saya," sambung dia.

Ia juga menegaskan pihaknya tidak akan berkomunikasi dengan Pemerintah Arab Saudi guna membantu pemulangan Rizieq.