Kabar Tokoh
Lucky Sandra Sebut Ahok Perlu Jabatan untuk Bersihkan BUMN: Ada Mafia yang Kuat di Situ
Pengamat dan peneliti LIPI Lucky Sandra menyayangkan Ahok jika hanya jadi komisaris, karena ruang geraknya tidak akan leluasa untuk benahi BUMN
Penulis: anung aulia malik
Editor: Mohamad Yoenus
lihat foto
Kendati demikian, Jokowi menyatakan bahwa ia tahu persis bagaimana kinerja bekas rekan kerjanya itu.
Jokowi dan Ahok memang pernah berduet menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI sebelum akhirnya Jokowi terpilih sebagai presiden.
"Kita tahu kinerjanya. Nanti penempatannya di mana, itu proses seleksi yang ada di Kementerian BUMN," ujar Jokowi.
Saat ditanya apakah benar Ahok akan mengisi jabatan di PT Pertamina, Jokowi juga menutup mulut rapat-rapat.
Ia meminta masalah teknis penempatan untuk ditanya langsung kepada Menteri BUMN Erick Thohir.
"Tanyakan ke Menteri BUMN. Itu sangat teknis, tanyakan ke menteri BUMN," tuturnya.
• Benarkan Ahok Bakal Dapat Jabatan di BUMN, Jokowi: Kita Kan Tahu Kinerjanya
Isu Ahok Jadi Dirut PT Pertamina hingga Gaji yang Diterima
Beredar isu kuat jika politisi PDI Perjuangan itu akan jadi komisaris utama atau bahkan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) seperti dikutip dari tayangan Kompas TV, Kamis (14/11/2019).
Jika benar Ahok akan masuk PT Pertamina, berikut kisaran gaji dan tunjangannya berdasarkan laporan kinerja keuangan PT Pertamina pada tahun 2018.
• Pilih Ahok Jadi Bos BUMN, Erick Thohir Beberkan Alasannya: Kita Butuh Figur yang Bisa Jadi Pendobrak
Gaji dan imbalan dalam PT Pertamina untuk 17 direksi dan komisaris mencapai 47,23 juta dollar AS atau setara Rp 661 miliar.
Disebut juga besaran gaji direksi dan komisaris berbeda.
Untuk gaji dirut ditetapkan dengan gunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina.
• Ahok Diminta Jadi Bos BUMN, PPP: Harus Mundur dari Parpol
Gaji anggota direksi lainnya ditetapkan dengan komposisi faktor jabatan yaitu sebesar 85% dari gaji direktur utama.
Susunan direksi Pertamina saat ini adalah 11 orang dan untuk komisaris di 2018 mencapai 6 orang.
Artinya, jika dibagi rata ke 17 orang, masing-masing bisa mengantongi hingga Rp 38 miliar setahun atau Rp 3,2 miliar per bulan.
Lihat videonya:
(TribunWow.com/Anung Malik/Vintoko)
