Lucky Sandra Sebut Ahok Perlu Jabatan untuk Bersihkan BUMN: Ada Mafia yang Kuat di Situ

TRIBUNWOW.COM - Pengamat politik dan peneliti dari LIPI, Lucky Sandra sayangkan jika Ahok hanya ditempatkan pada jabatan komisaris.

Sandra mengatakan pada jabatan tersebut, ia memperkirakan Ahok tidak akan mampu berbuat banyak demi pemberantasan mafia di BUMN.

Dikutip TribunWow.com dari BBC News Indonesia, Kamis (14/11/2019), Lucky mengatakan dirinya tidak ingin Ahok hanya menjadi pajangan di BUMN.

"Saya harap Ahok tidak hanya menjadi pajangan. Kalau (menduduki jabatan) komisaris, dia tidak bisa berbuat apa-apa," kata pengamat politik dan peneliti dari LIPI, Lucky Sandra kepada BBC News Indonesia, Kamis (14/11).

Sandra merasa Ahok perlu ditempatkan di posisi yang lebih strategis dari komisaris agar mampu bergerak leluasa dalam menangani korupsi dan permasalahan lainnya.

"Karena ada mafia yang kuat di situ, persoalan korupsi atau carut-marut, saya rasa pemerintah harus memikirkan posisi yang tepat dan strategis untuk Ahok, sehingga dia bisa bergerak lebih leluasa," ujarnya.

"Saya harap Ahok dapat posisi lebih tinggi," kata Sandra.

Sandra berpendapat diperlukan orang seperti Ahok untuk membenahi BUMN yang sering disebut memiliki banyak masalah seperti korupsi.

"Saya kira perlu orang seperti Ahok yang sangat keras," ujarnya.

Ia juga berpesan kepada Jokowi agar tidak menggubris perkataan orang-orang disekitarnya yang menolak Ahok masuk ke BUMN.

"Tidak waktunya bagi seorang Jokowi untuk terikat penentangan orang-orang yang tidak suka atas pilihannya atas Ahok," katanya.

• Erick Thohir Pastikan Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Berdasarkan analisanya, Sandra mengatakan pengangkatan Ahok ke BUMN adalah cara Jokowi untuk mempertahankan Ahok agar tidak direbut lawan politiknya.

"Ini salah-satu cara untuk mengikat Ahok agar tidak 'kemana-mana'," kata Sandra.

Gaji Ahok jika Jadi Bos Pertamina

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok dikabarkan bakal menjadi pejabat di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hal itu berawal dari pertemuan antara Menteri BUMN Erick Thohir dengan Ahok pada Rabu (13/11/2019).

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Erick Thohir mengungkapkan alasannya memilih Ahok menjadi bos di satu di antara BUMN.

• Ahok akan Jadi Pejabat BUMN, Zulkifli Hasan: Kalau Gitu Napi yang Mau Nyalon Bupati Jangan Diributin

Erick Thohir menyebut, Ahok merupakan sosok pendobrak yang dibutuhkan BUMN.

"BUMN dengan 142 perusahaan kita butuh figure yang bisa jadi pendobrak. Enggak mungkin 142 perusahaan dipegang satu orang. Kita harapkan ada perwakilan-perwakilan yang memang punya track record pendobrak," kata Erick Thohir di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Erick Thohir juga menilai Ahok sebagai sosok yang konsisten dan memiliki rekam jejak yang baik.

"Yaitu satu, bagaimana menekan daripada energi. Juga bersama membuka lapangan kerja dengan cara berpartner," kata Erick Thohir.

Saat ditanya apakah Ahok akan memimpin BUMN yang bergerak di sektor energi, Erick Thohir enggan menjelaskan secara detail.

Dirinya juga enggan menjawab apakah Ahok akan mengisi posisi direksi atau komisaris.

"Belum tahu, nanti kita lihat," ucapnya.

Erick Thohir mengatakan, kejelasan mengenai posisi Ahok di BUMN akan diketahui pada awal Desember mendatang.

• Ahok Bakal Jadi Pejabat BUMN, Jokowi: Bisa Komisaris atau Direksi

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut Ahok bisa menjadi komisaris ataupun direksi di perusahaan BUMN.

Menurut Jokowi, semuanya masih tergantung pada proses seleksi yang tengah dilakukan.

"Bisa dua-duanya. Ini pakai proses seleksi. Masih dalam proses," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/11/2019) seperti dikutip dari Kompas.com.

Namun, Jokowi masih enggan membeberkan BUMN mana yang akan ditempati Ahok.

Saat ditanya apakah munculnya nama Ahok merupakan rekomendasi dari dirinya, Jokowi juga tak memberi jawaban tegas.

Kendati demikian, Jokowi menyatakan bahwa ia tahu persis bagaimana kinerja bekas rekan kerjanya itu.

Jokowi dan Ahok memang pernah berduet menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI sebelum akhirnya Jokowi terpilih sebagai presiden.

"Kita tahu kinerjanya. Nanti penempatannya di mana, itu proses seleksi yang ada di Kementerian BUMN," ujar Jokowi.

Saat ditanya apakah benar Ahok akan mengisi jabatan di PT Pertamina, Jokowi juga menutup mulut rapat-rapat.

Ia meminta masalah teknis penempatan untuk ditanya langsung kepada Menteri BUMN Erick Thohir.

"Tanyakan ke Menteri BUMN. Itu sangat teknis, tanyakan ke menteri BUMN," tuturnya.

• Benarkan Ahok Bakal Dapat Jabatan di BUMN, Jokowi: Kita Kan Tahu Kinerjanya

Isu Ahok Jadi Dirut PT Pertamina hingga Gaji yang Diterima

Beredar isu kuat jika politisi PDI Perjuangan itu akan jadi komisaris utama atau bahkan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) seperti dikutip dari tayangan Kompas TV, Kamis (14/11/2019).

Jika benar Ahok akan masuk PT Pertamina, berikut kisaran gaji dan tunjangannya berdasarkan laporan kinerja keuangan PT Pertamina pada tahun 2018.

• Pilih Ahok Jadi Bos BUMN, Erick Thohir Beberkan Alasannya: Kita Butuh Figur yang Bisa Jadi Pendobrak

Gaji dan imbalan dalam PT Pertamina untuk 17 direksi dan komisaris mencapai 47,23 juta dollar AS atau setara Rp 661 miliar.

Disebut juga besaran gaji direksi dan komisaris berbeda.

Untuk gaji dirut ditetapkan dengan gunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina.

• Ahok Diminta Jadi Bos BUMN, PPP: Harus Mundur dari Parpol

Gaji anggota direksi lainnya ditetapkan dengan komposisi faktor jabatan yaitu sebesar 85% dari gaji direktur utama.

Susunan direksi Pertamina saat ini adalah 11 orang dan untuk komisaris di 2018 mencapai 6 orang.

Artinya, jika dibagi rata ke 17 orang, masing-masing bisa mengantongi hingga Rp 38 miliar setahun atau Rp 3,2 miliar per bulan.

Lihat videonya:

(TribunWow.com/Anung Malik/Vintoko)