Polemik APBD DKI 2020
Anies Baswedan Ungkap Alasan Absen di ILC soal APBD Jakarta: Kan Ngomongin Saya, Biar Mereka Bebas
Gubenur DKI Jakarta, Anies Baswedan buka suara soal berbagai tuduhan yang dilayangkan padanya seusai APBD DKI Jakarta bocor di media sosial.
Penulis: Jayanti tri utami
Editor: Tiffany Marantika Dewi
"Biar mereka semua bebas mau ngomong apa aja, orangnya enggak ada. Dan yang mau kritik juga bebas, kalau orangnya di situ kan dilihatin gitu sambil geleng-geleng itu kan."

Gubenur DKI Jakarta, Anies Baswedan buka suara tentang alasannya tidak hadir di ILC (Tangkapan Layar YouTube Deddy Corbuzier)
Hampir dua tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies menyebut posisi tersebut memiliki banyak tantangan.
"Seru tapi, Jakarta ini memang seru enggak pernah berhenti (tantangannya)," terangnya.
Terkait pemindahan Ibu Kota RI ke Kalimantan Timur, Anies mengaku Jakarta tak akan seru lagi.
"Gitu ya? Tapi sepi dong, kalau sekarang ini kan seru," terang Anies.
Anies lantas membantah tuduhan yang menyebut dirinya gubernur yang tak transparan.
"Di Jakarta mana bisa engak transparan? Semuanya kelihatan," jelas Anies.
Lebih lanjut, Anies mencoba memberikan penjelasan tentang anggaran lem Aibon yang dinilai janggal.
Sebab, dalam APBD DKI Jakarta harga lem Aibon tertulis jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga di pasaran.
"Seru juga ya, ini sama seperti gini nih, ini (air mineral botol ) harganya berapa ya?," tanya Anies.
"Kalau gini, kalau bicara harga kan pasti ada ukuran, jadi air yang ukuran gelas sama ukuran galon ya beda lah."
• Anies Baswedan Ungkap Alasan Kenapa Website APBD DKI Dikunci: Orang Enggak Sadar Ini
• Di ILC, Ketua TGUPP DKI Angkat Bicara soal Penyebab Munculnya Lem Aibon Rp 82 Miliar
Anies mengklaim bahwa lem Aibon dalam APBD DKI Jakarta itu berukuran 10 kilogram.
"Tahu enggak yang dirimein di sini itu ukurannya berapa? 10 kilo, per anak 10 kilo, terus saya bilang ini malu-maluin," ucap Anies.
Ia pun juga menyebut bahwa hal itu bukan hanya terjadi di era kepemimpinannya.
Menurut Anies, pada era pemerintahan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya anggaran tak wajar itu juga sudah terjadi.