Polemik APBD DKI 2020
Anggaran Lem Aibon DKI Tuai Kritikan, Anies Baswedan Sampaikan Terima Kasih: Yang Suka Nyerang Kikuk
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan buka suara soal berbagai tudingan yang ditujukan padanya seusai anggaran Lem Aibon DKI Jakarta bocor di media so
Penulis: Jayanti tri utami
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
Dan Anies pun mengakuinya.
"Iya malu-maluin kita semua, waktu saya kumpulin semua itu, this is self humiliation (ini penghinaan diri sendiri -red)," terang Anies.
Simak video berikut ini dari menit awal:
Di ILC, Politisi PSI William Aditya Kritik Anies Baswedan
Anggota DPR fraksi PSI, William Aditya Sarana hadir di acara Indonesia Lawyers Club (ILC) pada Selasa (13/11/2019).
William Aditya Sarana hadir untuk membahas masalah Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2020.
Dilansir TribunWow.com dari channel YouTube Indonesia Lawyers Club, William Aditya Sarana meminta agar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk segera mengunggah RAPBD DKI Jakarta ke website.
"Jadi menurut saya untuk menghentikan kegaduhan ini semua, untuk memberhentikan perdebatan ini semua satu-satunya cara adalah mengunggah dokumen-dokumen perencanaan APBD 2020 itu ke website Bang Karni," pungkasnya.
Sedangkan, RAPBD itu akan sah pada akhir bulan.
"Nah seperti yang kita ketahui bahwa APBD 2020 itu harus diketok pada tanggal 30 November itu yang diberikan deadline dari Kemendagri."
"Kalau kami melewati batas waktu tersebut, kami akan diberikan sanksi berupa tidak diberi hak keuangan baik DPRD dan baik eksekutif jadi tinggal 18 hari lagi," ujar William.
• Disebut Tak Transparan, Anies Baswedan Bahas Anggaran Lem Aibon DKI yang Jadi Sorotan: Malu-maluin
• Anies Baswedan Sindir Sistem Anggaran: 39.000 Item Dilihat Satu-satu Pakai Mata
Dalam waktu yang mepet itu, William lantas menyanyangkan sikap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tak kunjung mengunggah RAPBD 2020.
Akibatnya, warga DKI Jakarta tidak mengetahui ke mana uang mereka dipergunakan.
"Tetapi masyarakat belum mengetahui untuk apa penggunaan uang mereka, ini adalah uang rakyat yang dihasilkan dari pajak rakyat mereka yang membayar PBB,"
"Mereka yang membayar pajak restoran dan lain sebagainya akan tetapi tidak diberikan akses penggunaan uang rakyat itu untuk apa," ujar William.
Sehingga, William menilai jangan sampai warga DKI Jakarta baru mengetahui anggaran setelah disahkan.
Pasalnya, jika baru diketahui setelah disahkan maka warga tak bisa lagi mengungkapkan kritik jika ada sesuatu yang janggal.
(TribunWow.com)
