Polemik APBD DKI 2020
Blak-blakan, Politisi NasDem Akui Hanya PSI yang Punya Data Anggaran Lem Aibon dan Bolpoin DKI
Ketua Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino menyebut data terkait anggaran lem Aibon dan bolpoin hanya dimiliki oleh PSI.
Penulis: Jayanti tri utami
Editor: Tiffany Marantika Dewi
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Ketua Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino menyebut data terkait anggaran lem Aibon dan bolpoin hanya dimiliki oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Meskipun begitu, Wibi Andrino mengaku tak mempermasalahkan Politisi PSI, William Aditya yang mengunggah data APBD DKI Jakarta 2020.
Diketahui, William membagikan screenshot kejanggalan APBD tersebut ke akun @willsarana.
Melalui tayangan Q&A METRO TV yang diunggah Senin (11/11/2019), Wibi Andrino menyatakan bahwa tindakan William di media sosial itu merupakan hal yang lumrah.
• Ketua F-Nasdem DPRD DKI Samakan Proyek Triliunan Formula E 2020 dengan Monas Zaman Soekarno
• Politisi Kritik APBD DKI Jakarta, Pengamat Singgung soal Beda Dulu dan Kini: Kalian Beruntung
Menurut Wibi, kini masyarakat pun lebih menyukai hal-hal instan.
"Fraksi NasDem melihat ini hal yang lumrah ya dan memang di zaman sekarang ini publik begitu senang dengan hal yang instan, hal yang cepat," terang Wibi.
"Jadi ketika itu pemerintah juga harus bisa mengkuti."
Menanggapi hal itu, Pegiat Media Sosial Eko Kuntadhi pun mengajukan pertanyaan pada Wibi.
Eko Kuntadhi meminta tanggapan Wibi terkait William Aditya yang dilaporkan sejumlah politisi ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta.
"William itu diaduin BK ya Badan Kehormatan, Anda sendiri sebagai bagian dari anggota dewan itu support William atau support aduan itu?," tanya Eko Kuntadhi.
Sebagai anggota BK DPRD DKI Jakarta, Wibi mengaku tak mempermasalahkan tindakan William yang mengunggah anggaran 2020 DKI Jakarta ke media sosial.
"Saya anggota badan kehormatan juga tentunya saya support William karena bagi saya itu apa masalah gitu loh?," jawab Wibi.
"Jadi aduan itu mengada-ada gitu ya?," tanya Eko Kuntadhi.
Wibi menjelaskan, semua anggota DPRD DKI Jakarta telah mendapatkan rancanagan Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
"Ya kalau misalnya masalah apa ya, masalah dia menyampaikan sesuatu bahan yang memang kita gini poinnya gini mas, dari 106 anggota dewan hari ini kita semua dibagikan suatu rancangan KUA-PPAS, semua dibagikan untuk dibaca," ucap Wibi.
