Politisi PDIP Paparkan Alasan Temuan Pasir Rp 52 Miliar Janggal: Bukan untuk Pemeliharaan Gedung

TRIBUNWOW.COM - Anggota DPRD DKI Fraksi PDI Perjuangan Ima Mahdiah memaparkan alasan mengapa dirinya mengatakan anggaran pasir sebesar Rp 52 miliar adalah hal yang janggal

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal Youtube KompasTv, Sabtu (9/11/2019), politisi PDIP tersebut menjelaskan pasir tersebut digunakan bukan untuk pemeliharaan fasilitas kantor.

Ia menjelaskan berdasarkan data yang ia lihat dari Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA PPAS), pasir tersebut tidak dipergunakan untuk merawat sarana dan prasarana gedung.

"Kalau kemarin saya lihat dari dokumen, dari data KUA PPAS, itu bukan untuk pemeliharaan sarana prasana, bahkan gedung kantor," jelas Ima

Ima menjelaskan, pasir yang dibeli sebesar Rp 52 miliar tersebut digunakan untuk alat peraga anak sekolah.

Terlebih untuk jurusan yang tidak memiliki relevansi dengan penggunaan pasir yang begitu banyak.

"Di sini jatuhannya untuk alat peraga SMP, SMK Bisnis Manajemen dan SMK Teknologi," papar Ima.

Penggunaan itulah yang mendasari Ima mengatakan penggunaan pasir tersebut janggal.

"Itu yang menurut saya janggal, buat apa pasir sebanyak itu," tambahnya.

Ima lanjut menjelaskan data tersebut ia dapat setelah pembahasan komisi E dengan SKPD

"Saya ini mendapatkan datanya langsung setelah membahas komisi E dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)," jelas Ima.

"Saya minta softcopy-nya sampai data komponen, kita bantu menyisir," tambahnya.

Setelah melakukan penyisiran anggaran, Ima menemukan kejanggalan tersebut.

"Kita menemukan yang seperti itu (kejanggalan anggaran)," kata Ima.

• Wakil Ketua DPRD DKI Sebut Temuan PDIP dan PSI Hal Biasa: Dulu Saya Temuin Rp 1,2 Triliun

Kemudian host 'SAPA INDONESIA MALAM" menanyakan adanya pernyataan yang mengatakan kalau pasir tersebut adalah untuk pemeliharaan gedung.

"Ada yang mengatakan kalau pasir untuk pemeliharaan gedung, lapangan, dan anggarannya hanya sebesar Rp 600 juta," tambahnya.

Ima menjawab, adanya pernyataan seperti itu muncul karena dari Pemprov DKI tidak membuka data anggaran agar dapat diketahui oleh pulbik.

"Di sini karena pertama, tidak ada transparansi, enggak ada keterbukaan dari Pemprov DKI," jelasnya.

Ima mengakui ketika meminta data anggaran, ia merasa sangat kesulitan.

"Kita minta datanya aja susah sekali," jelas Ima.

Ia menerangkan, data yang ia dapat berasal langsung dari Dinas Pendidikan.

"Nah ini saya dapetin langsung dari Dinas Pendidikan," kata Ima.

Politisi PDIP tersebut mengiyakan dirinya mengalami kesulitan dalam mengakses KUA PPAS.

Ima berpendapat seharusnya dalam mengakses KUA PPAS, DPRD diberikan kemudahan, termasuk masyarakat umum karena anggaran yang digunakan untuk KUA PPAS berasal dari uang pajak masyarakat.

"Betul, seharusnya kita berhak, bahkan masyarakat pun berhak karena ini adalah uang pajak dari masyarakat," jelas Ima.

• PDIP Sebut Total Anggaran Aneh-aneh Capai Angka Rp 2,4 Triliun: 30 Persen Anggaran Dinas Pendidikan

Video dapat dilihat mulai menit 1.50

Temuan Ima Terkait Kejanggalan Anggaran

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Kamis (7/11/2019), selain pasir Rp 52 miliar, Ima menemukan anggaran-anggaran lain dengan angka yang tidak masuk akal.

Ima menemukan pengadaan 438.000 thinner sebesar Rp 40,1 miliar, 456.000 helm proyek sebesar Rp 34,27, dan 97.000 tipex dengan anggaran Rp 31,61 miliar.

"Ada thinner ada helm proyek terus ada penghapus cair. Ini setelah Pak Anies marah-marah ya jadi bukannya sebelum Pak Anies marah-marah terus kita soroti lagi. Ada cat tembok, kaca bening, rotring, penghapus cair atau tipex," ujar Ima saat ditemui di ruangannya, lantai 7, Gedung DPRD DKI, Kamis (7/11/2019).

Ima kemudian mempertanyakan fungsi pembelian cat tembok, yang menurutnya sudah terdapat pada anggaran rehabilitasi sekolah.

"Terus cat tembok buat apa? Kan sudah ada renovasi sekolah sih aku enggak tahu juga berapa triliun buat renovasi," jelas Ima.

Ima akan mempertanyakan keanehan tersebut dalam rapat pembahasn di RAPB.

"Itu yang nanti mau kita pertanyakan di pembahasan, RAPBD mungkin di banggar juga nanti komisi sudah selesai," kata dia.

Ima kemudian menyayangkan pemborosan yang terjadi, menurutnya lebih baik anggaran seperti pulpen seharusnya dialokasikan ke Kartu Jakarta Pintar (KJP) agar nantinya siswa yang memang sudah memiliki pulen, bisa membeli keperluan lain.

"Kalau dulu enaknya semua ini dijadiin 1 yaitu KJP. Kenapa enggak dimasukkin ke KJP jadi kadang siswa siswi ini enggak butuh pulpen tapi butuh buku atau bisa ditabung uangnya untuk beli laptop karena dulu kalau filosofi dari KJP itu kita mendidik siswa agar mau menabung," jelasnya.

• Ramai soal Munculnya Desa Siluman demi Dana Desa, Sri Mulyani Mulai Sisir Anggaran

Wakil Ketua DPRD DKI Sebut Kejanggalan Anggaran Hal Biasa

Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik menyebut kejanggalan anggaran yang ditemukan oleh PSI dan PDIP tidak mengagetkan dirinya.

Ia mengatakan temuan angka-angka fantastis tersebut sebagai hal yang biasa saja

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal Youtube KompasTv, Sabtu (9/11/2019), Taufik mengatakan temuan PSI dan PDIP soal kejanggalan di KUA PPAS bukan hal istimewa.

"Saya sih melihat biasa-biasa aja, enggak ada yang istimewa," kata Taufik.

Wakil Ketua DPRD DKI yang juga merupakan politisi Gerindra tersebut menyampaikan dirinya pernah menemukan kejanggalan sebesar Rp 1,2 triliun.

Namun ia mengatakan perbedaan dirinya dengan PDIP dan PSI adalah dirinya tidak melapor ke media soal temuannya tersebut.

Ia menambahkan dirinya menyelesaikan permasalahan tersebut di dalam forum, tanpa memberitahu publik.

"Dulu saya temuin Rp 1,2 triliun, cuman kalau dulu kita tidak lapor ke media, kita beresin di dalam," katanya.

"Kita beresin yang Rp 1,2 triliun," tambahnya.

Kemudian Taufik menjelaskan soal membahas kejanggalan di KUA PPAS.

Politisi Gerindra tersebut menjelaskan soal pembahasan kejanggalan dapat dilakukan pada proses pembahasan.

"Karena bahan ini disisir di dalam pembahasan KUA PPAS, dalam proses pembahasan itu sangat terbuka," tambahnya.

• Politisi PSI Buat Petisi di Change.org, Desak Anies Baswedan Unggah Rancangan Anggaran DKI Jakarta

Taufik mengatakan saat pembahasan berlangsung, media boleh hadir mengawasi proses.

Begitupula dengan LSM dan pengamat.

"Media boleh hadir, LSM boleh hadir, pemerhati boleh hadir," imbuhnya.

Ia kembali mengatakan pembahasan yang dilakukan selalu terbuka untuk publik.

"Karena DPRD itu selalu pembahasannya terbuka untuk umum," jelasnya.

Taufik kemudian mencontohkan dirinya di Komisi D yang melakukan penyisiran. Setelah melakukan penyisiran Taufik berhasil memangkas anggaran hingga tersisa 3/4 dari anggaran aslinya.

"Misal kayak kemarin tempat saya komisi D, itu kita sisir juga uang untuk bensin, alat-alat berat. Kita sisir malah jadi tinggal 3/4nya," kata Taufik.

Taufik menegaskan apa yang dilakukan PSI dan PDIP mengungkap data ke publik bukan sesuatu yang istimewa.

"Enggak ada yang istimewa," kata Taufik.

Video dapat dilihat mulai menit 1.30

(TribunWow.com/Anung Malik)