Perppu UU KPK

Dewan Pengawas Segera Ditunjuk, Praktisi Hukum Sebut KPK Lebih dari Diamputasi: Kepala Dibelah Dua

Praktisi Hukum Alvon Kurnia Palma mempertanyakan tentang penunjukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Presiden Joko Widodo.

Dewan Pengawas Segera Ditunjuk, Praktisi Hukum Sebut KPK Lebih dari Diamputasi: Kepala Dibelah Dua
Tangkapan Layar YouTube Talk Show tvOne
Praktisi Hukum Alvon Kurnia Palma mempertanyakan tentang penunjukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

Lantas, Alvon mempertanyakan tentang motif penunjukan dewan pengawas KPK.

"Itu menurut saya ada pertanyaan mendasar, apakah intention-nya memang untuk memperbaiki atau memang untuk sebaliknya? Itu menjadi pertanyaan mendasar jadinya, gitu kan," kata Alvon.

Ia menambahkan, dengan adanya dewan pengawas itu semakin mengamputasi KPK.

"Dan kemudian, dibilang ini tidak mengamputasi di dalam putusan judicial review nomor 138 itu kelihatan sebenarnya, dulu itu dia ada namanya lembaga yudikatif di dalam KPK sendiri," terang Alvon.

"Dalam satu motor gitu ya, itu kemudian diamputasi dengan adanya GR, satu soal," kata Alvon.

Pernyataannya itu lantas dipotong oleh Politisi PDIP, Arteria Dahlan.

"Ini kok acuannya permohonan bukan vonis putusan pengadilan yang jadi acuan," sahut Arteria Dahlan.

Tidak Ada Penindakan setelah UU KPK Berlaku, ICW: Jangan-jangan Ini yang Diinginkan

Tunggu Jokowi Tuntaskan Janjinya di Periode Pertama, ICW Minta Adanya Perkuatan pada KPK

Alvon kembali melanjutkan penjelasannya.

"Kemudian yang kedua, proses penyidikan itu ada, gitu kan, dan kemudian diamputasi dengan ketiadaan hubungan antara pimpinan sebagai penyidik secara langsung," kata Alvon.

Selain diamputasi, kini kepala KPK bak dibelak dua setelah adanya dewan pengawas.

Halaman
1234
Ikuti kami di
Penulis: Jayanti tri utami
Editor: Tiffany Marantika Dewi
Sumber: TribunWow.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved