Tanggapi Beda Anies Baswedan dan Ahok Susun Anggaran, Najwa Shihab: Apakah Itu Tanda Kemunduran?

"Masing-masing oleh pendapat itu, bebas saja, tapi kami memegang pakem-pakem dalam proses penganggaran tadi."

"Selama itu adalah dokumen, itu adalah anggaran kan, sebenarnya produk dari dua belah pihak lagi-lagi saya ingin mengatakan seperti itu produknya eksekutif, produknya legislatif," jelas Amin.

Amin menilai, pemerintah DKI Jakarta selalu transparan seperti era sebelumnya.

"Kemudian ketika sudah dibahas itu lah disebut dengan anggaran dan kita pasti transparan, dari tahun-tahun sebelumnya kita transparan," kata Amin.

• Tanggapi Meme Joker Dirinya karena Kisruh APBD, Anies Baswedan: Dari Dulu Ada Serangan

 Sementara itu, sebelumnya, Ima Mahdiah menjelaskan bahwa usulan komponen dari masyarakat seharusnya dipertontokan kepada publik agar mereka tahu apakah apa yang mereka usulkan bisa dianggarkan atau tidak.

"Jadi gini kan ini total anggaran kan banyak pak, komponen itu sekitar dua ratus ribu, masyarakat dari RT, RW, Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), mereka kan mengusulkan tapi mereka juga harus lihat bahwa ini dianggarkan atau tidak."

"Makanya itu fungsi dari kita meng-upload biar masyarakat juga bisa jelas gitu apa yang sudah dianggarkan dan apa yang belum," jelas Ima.

Namun, Ima menilai Anies Baswedan terkesan menutup-nutupi masalah anggaran.

Seharusnya, jika tidak terjadi apa-apa maka tidak masalah rancangan anggaran itu dipamerkan ke publik.

"Karena kalau saya lihat di sini Pak Anies kayak insecure (gelisah), apa yang ditutup-tutupin seperti itu."

"Karena kalau kita tidak ada apa-apa yang sudah kita buka ke publik seperti itu," ungkap dia.

Lantas, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya Sarana turut menanggapi pernyataan Ima.

William menilai, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai tak terbuka ketika membahas masalah keuangan.

"Jadi gini mbak Najwa, itu Musrenbang, rembug RW itu belum ngomongin duit, kalau sudah ngomongin duit langsung ditutup RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara)," jelas William.

"Jadi oke transparan pas ngrembugin RW, Musrenbang, itu kan mengusulkan saja tetapi ketika udah ngomongin duit di KUA-PPAS dan RKPD itu langsung ditutup transparansinya itu, aksesnya itu," imbuhnya.