Tanggapi APBD Tak Masuk Akal, Anggota DPRD PDIP: Harus Ada Revisi, kalau Tidak Ya Kami Coret

TRIBUNWOW.COM - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Ima Nahdiah angkat bicara terkait kejanggalan Penyusunan Rancangan Anggaran Penerimaan Belanja Daerah (RAPBD) Pemprov DKI Jakarta.

Kejanggalan RAPBD terlihat jelas ketika anggaran tentang pengadaan lem aibon.

Pengadaan lem aibon tertera jelas dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Pafon Anggaran (KUA-PPAS).

Tak tanggung-tanggung untuk pengadaan lem aibon membutuhkan dana hingga Rp 82 triliun.

• Dilaporkan Gara-gara Ungkap APBD DKI 2020 Tak Wajar, Politisi PSI: Saya Siap Pertaruhkan Jabatan

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, ternyata tidak hanya itu pengadaan anggaran untuk program penataan kampung kumuh kini juga menjadi perbincangan publik.

Oleh karena itu, Ima Nahdia langsung memberikan pernyataan bahwa anggaran yang diminta dinilai terlalu besar.

Beberapa pengadaan anggaran diminta oleh Ima Nahdia untuk dibenahi.

Bahkan Ima Nahdia juga menegaskan bahwa DRPD DKI tak segan mencoret beberapa pengadaan yang dinilai tak masuk akal.

"Mereka harus ada revisi (anggaran), kalau tidak ya kami coret," ujar Ima Nahdia, Selasa (5/11/2019).

Jika dilihat dari dana yang diberikan untuk penataan kampung kumuh per Rukun Warga (RW) terlalu besar.

Diketahui untuk program penataan kampung kumuh atau yang disebut community action plan (CAP) diusulkan dengan anggaran sebesar Rp 4 miliar hingga Rp 20 miliar per rw.

Padahal dalam kajian Pemprov DKI hanya mengusulkan dana sebesar Rp 500 juta hingga Rp 600 juta per RW.

"Dengan kajian Rp 600 juta kemudian anggaran Rp 10 miliar jadi (total) Rp 10,6 miliar (per RW)," jelas Ida.

• Politisi PSI Dilaporkan ke Badan Kehormatan karena Buka Kejanggalan APBD DKI, Sanksi Ini Menanti

 PSI Ingatkan Anies Baswedan dalam Kelola Uang Keringat Rakyat

Juru Bicara (Jubir) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk bekerja secara serius.

Ia mengatakan sebagai pejabat negara, Anies harus hati-hati dan detail dalam mengelola uang rakyat.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Senin (4/11/2019), Rian mulanya meminta Anies untuk bertanggung jawab dirinya sendiri, dan bukan menyalahkan bawahannya.

"Kami minta Pak Anies tanggung jawab dan bukan menyalahkan bawahannya," jelas Rian saat konferensi pers di lantai 4, Gedung, DPRD DKI Jakarta, Senin (4/11/2019).

PSI menyesalkan adanya dua kepala dinas yang mundur karena kasus kejanggalan anggaran RAPBD DKI Jakarta.

"Kami menyesalkan adanya peristiwa di mana dua kepala dinas mundur dari jabatannya," terangnya.

Rian menekankan sebagai pejabat yang dipilih langsung oleh rakyat, Anies memiliki tanggung jawab politik.

"Kami berpandangan bahwa Gubernur Anies Baswedan ini pada akhirnya adalah seorang pejabat yang dipilih melalui pilkada dan memiliki tanggung jawab politik," kata jubir DPW PSI Jakarta, Rian Ernest.

• Dipersilakan Anies Baswedan Buat Cek Anggaran DKI, Sri Mulyani Bakal Bicara dengan Tito Karnavian

Rian mengatakan akan membantu para aparatur sipil negara yang serius bekerja agar tidak disalahkan atas kasus yang bukan kesalahannya.

"Kami yakin akan membantu tugas teman-teman ASN yang bekerja sungguh-sungguh di Pemprov DKI Jakarta. Agar tidak lagi menjadi kambing hitam di dalam proses penganggaran," ucap Rian.

Rian kemudian mengingatkan Anies bahwa dirinya mengelola uang yang berasal dari rakyat.

"Sekali lagi kami tekankan Gubernur, Anda ini mengelola uang pajak dari keringat rakyat," tegasnya.

PSI ingatkan Anies untuk tidak kerja setengah-setengah.

"Tidak bisa kerja setengah-setengah, tidak bisa kerja kaleng-kaleng istilah kami," jelasnya.

Ia mengingatkan Anies untuk secara sungguh-sungguh memeriksa secara detail anggaran yang sedang dirancang.

"Anda harus bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memeriksa secara rinci anggaran-anggaran," jelasnya.

Rian mengatakan untuk perbaiki cara kerja bukan menyalahkan sistem dan anak buah.

"Perbaikilah cara kerja dan tidak menyalahkan sistem. Apalagi menyalahkan anak buah," tambahnya.

• Anies Baswedan Persilakan Sri Mulyani Cek Anggaran: Kalau Masih Kurang Pekerjaan, Saya Tambahin

Jubir PSI tersebut meragukan pemerintah DKI Jakarta melakukan perbaikan cara kerja.

"Tetapi dugaan kami mungkin ini tidak dilakukan," jelas dia.

Kecurigaan tersebut karena adanya permasalahan yang muncul akhir-akhir ini, seperti anggaran Rp 82,8 miliar untuk lem Aibon.

"Sehingga akhirnya polemik-polemik yang kita dengarkan beberapa hari ini, misalkan lem Aibon salah satunya, adalah salah satu gejala bahwa ada proses yang tidak berjalan dengan baik. Dan ini berujung dengan mundurnya dua kepala dinas," ucap Rian. (TribunWow.com/Khistian TR/Anung)