Polemik APBD DKI 2020
PSI Ingin Bantu Anies Baswedan: Kasihan Juga, Nggak Mungkin Dia Sendiri Nyisir Seluruh Anggaran
Anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana ingin bantu Gubernur DKI Jakarta dengan menyarankan Anies untuk buka data anggaran di website
Penulis: anung aulia malik
Editor: Mohamad Yoenus
TRIBUNWOW.COM - Anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengatakan dirinya justru ingin membantu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menyisir anggaran janggal.
William merasa kasihan jika Gubernur harus menyisir sendiri anggaran yang bermasalah.
Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal Youtube Partai Solidaritas Indonesia, Selasa (5/11/2019), William mulanya menjelaskan yang menjadi permasalahan dalam kasus anggaran adalah transparansi.
"Yang jadi titik masalahnya sebenarnya transparansi," kata politisi asal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut.
William menjelaskan temuan yang dia temukan hanyalah sedikit dari sekian banyak masalah yang ada.
"Sebenernya temuan-temuan yang kita temukan itu sebenarnya puncak dari gunung es," jelas William.
Maksud William membongkar data tersebut ke publik adalah untuk meningkatkan kewaspadaan dan kepedulian masyarakat dengan proses penganggaran.
"Jadi maksud kami buka semuanya ke publik adalah meningkatkan public awareness," tutur William.
William ingin masyarakat terlibat dalam proses penganggaran melalui membantu mengecek.
"Agar masyarakat mengerti, penting banget masyarakat terlibat dalam proses penganggaran," jelas dia.
• Bahas Kisruh RAPBD, Anies Baswedan Tak Bantah Dirinya Diincar, Ini Jawabannya soal Maju Pilpres 2024
Menanggapi pertanyaan presenter soal inisiatif penyisiran, William mengatakan inisiatif penyisiran anggaran berasal dari Fraksi PSI.
"Kalo kami dari fraksi ada kebijakan sebulan dua bulan sebelumnya menyisir anggaran," kata dia.
William mengatakan tugas utama sebagai anggota dewan adalah menjaga uang rakyat.
"Jadi inti dari menjadi anggota dewan kan menjaga uang rakyat," jelas dia.
Ia kemudian mengatakan tidak mungkin Anggota DPRD DKI Jakarta yang hanya berjumlah 106 orang menyisir seluruh anggaran.