Minta Anies Baswedan Transparan soal APBD Jakarta, Anggota DPRD PDIP Bandingkan saat Dimpimpin Ahok

TRIBUNWOW.COM - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Ima Nahdiah meminta kepada Gubernur Jakarta, Anies Baswedan untuk transparan soal Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hal itu disampaikan oleh Ima Nahdiah saat menjadi narasumber dalam acara 'Mata Najwa' yang tayang di Trans7, Rabu (6/11/2019).

Seperti yang diketahui, anggaran APBD Jakarta masih menjadi polemik dan ramai dibicarakan, karena dinilai tidak wajar.

• Soal Polemik APBD DKI 2020, Anies Baswedan: Kalau Ada Masalah Ya Dikoreksi, Bukan Diramaikan

Selain meminta Anies untuk transparan soal anggaran APBD, Ima juga membandingkan dengan masa pemerintahan sebelumnya, yaitu saat dipimpin oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Dirinya mengatakan saat dipimpin oleh Ahok, terkait APBD bersifat terbuka, bahkan sejak Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Hal itu tentunya bertujuan supaya masayarakat bisa tau tentang alokasi dana yang digunakan.

"Dibuka, bahkan sejak RKPD, sebelum keluar Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Karena di sini masyarakat juga bisa tau," ujar Ima Nahdiah.

"Waktu itu Pak Ahok bilang 'kita upload karena apa, biar kelihatan, kalau di Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) sudah diusulkan, ketika di atas tidak dianggarkan', misalkan kita kan by masayarakat usul kalau misalkan tidak dianggarkan di atas bisa ketahuan, ini bisa menjadi info untuk gubernur," sambungnya.

• Dianggap Cari Panggung soal Polemik APBD DKI Jakarta 2020, Kader PSI: Kami Tidak Cari Sensasi

Ima Nahdiah lalu berpendapat, jika Anies bisa terbuka seperti yang dilakukan pada periode sebelumnya terkait anggaran APBD, maka tidak akan terjadi polemik seperti ini.

"Sebenarnya Pak Anies kalau misalkan mau terbuka dari zamannya RKPD, KUA-PPAS, yang seperti ini tidak akan terjadi," pungkasnya.

Tonton videonya mulai menit ke- 1.00:

Anies Sebut Kejanggalan Anggaran Ada dari Dulu

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal youtube realita tv, Minggu (3/11/2019), Anies merasa kasus angka fantastis pada APBD DKI Jakarta diangkat seolah-olah hanya terjadi di era kepemimpinannya.

"Sekarang persoalan ini diangkat seakan-akan hanya terjadi di era tahun ini," ujar Anies.

Karena adanya tudingan yang menuduh seolah-olah hanya terjadi di era kepemimpinannya, Anies mengatakan dirinya terpaksa menunjukkan adanya kejanggalan tersebut di tiap tahun.

• Persilakan Sri Mulyani Cek Anggaran Janggal DKI, Anies: Kalau Masih Kurang Pekerjaan, Saya Tambahin

"Karena dituding begitu, saya terpaksa menjawab dan terpaksa saya tunjukkan, ada semua (kejanggalan) dari tiap tahun," tambahnya.

Anies mengatakan orang yang ingin menuduh dirinya bersalah, malah membuat dirinya bisa mengatakan kalau hal ini adalah warisan dari gubernur sebelum dirinya.

"Jadi yang semula mau mengatakan ini adalah salahnya sekarang (era Gubernur Anies Baswedan), malah sekarang bisa saya katakan ini adalah warisan (gubernur terdahulu)," papar Anies.

Anies mengatakan karena ada yang mengangkat kejanggalan ini, ia terpaksa menjawab dengan memberikan data-data kejanggalan yang terjadi sebelum ia memimpin.

"Gara-gara Anda angkat, terpaksa saya harus menjawab," kata dia.

Video selengkapnya dapat dilihat mulai menit 4.30:

PSI Tuntut Anies Transparan

Juru Bicara (jubir) DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta Rian Ernest mengatakan PSI ingin membantu para Aparatur Sipil Negara (ASN), yang menjadi kambing hitam dalam proses penganggaran.

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal Youtube KompasTv, Senin (4/11/2019), Rian mulanya menjelaskan PSI sudah sejak awal ingin mendorong terjadinya transparansi proses penganggaran.

"PSI sejak awal mendorong adanya transparansi proses penganggaran," jelas Rian.

• Tuai Kritik dan Wajahnya Jadi Meme Joker, Anies Baswedan: Semua yang Ramaikan Itu Saya Terima Kasih

Ia kemudian menjelaskan alasan transparansi adalah agar seluruh warga DKI Jakarta dapat mengecek sendiri detail anggaran dari awal hingga akhir.

"Kenapa, agar semua mata yang ada di DKI Jakarta ini bisa melihat rinci detil anggaran sejak awal," jelasnya.

Rian tidak ingin publikasi anggaran hanya dilakukan setelah di akhir penetapan.

"Bukan di akhir penetapan," kata dia.

Rian yakin adanya transparansi akan sangat membantu tugas dari para aparatur sipil negara di Pemprov DKI Jakarta.

Hal tersebut lantaran jumlah orang yang mengawasi proses penganggaran akan bertambah signifikan.

"Ini juga kami yakin akan membantu tugas temen-temen ASN di Pemprov DKI Jakarta," terangnya.

• Bandingkan Kasus Anies Joker dan Jokowi Komunis, Ade Armando: Pemimpin Tidak Boleh Tipis Telinganya

Ia kemudian menjelaskan dengan dibukanya proses anggaran, PSI akan membantu melindungi para aparatur sipil negara yang bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh.

"PSI juga yakin dengan dibukanya proses penganggaran sejak awal akan membantu melindungi teman-teman aparatur sipil negara yang bekerja dengan sungguh-sungguh," tuturnya.

Rian tidak ingin ada aparatur sipil negara yang tidak bersalah menjadi korban kambing hitam dalam kejanggalan proses penganggaran.

"Agar tidak lagi menjadi kambing hitam dalam proses penganggaran," kata dia.

Video selengkapnya dapat dilihat mulai menit awal:

(TribunWow.com)