Kisruh APBD DKI, Politisi PSI Tanggapi Beda Anies Baswedan dan Ahok: Kalau Duit, Langsung Tutup

TRIBUNWOW.COM - Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana menyampaikan kritikannya terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Diketahui sebelumnya, William Aditya merupakan sosok pertama yang menyoroti masalah anggaran Lem Aibon DKI Jakarta yang berjumlah Rp 82,8 miliar.

Banyak pihak yang menganggap anggaran tersebut terlalu besar untuk hanya membeli lem aibon. 

Hal itu disampaikan William melalui acara Mata Najwa, Rabu (6/11/2019).

• Merasa Aneh Baru 2 Bulan Kerja Temukan Lem Aibon Rp 82 Miliar, William: Tiba-tiba Langsung Dihajar

• PKS Soroti Cara PSI Beri Kritik soal Lem Aibon: Timing yang Enggak Tepat

Lantas, William menyebut Anies Baswedan selama ini enggan bersikap transparan pada masyarakat DKI Jakarta.

Terutama, pada hal-hal yang berhubungan dengan uang.

Selain William, hadir pula Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Ima Mahdiah.

Ima Mahdiah mengungkapkan bahwa usulan komponen dari masyarakat seharusnya diperlihatkan pada publik agar semuanya mengetahui usulan mereka dianggarkan atau tidak. 

"Jadi gini kan ini total anggaran kan banyak pak, komponen itu sekitar dua ratus ribu, masyarakat dari RT, RW, Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), mereka kan mengusulkan tapi mereka juga harus lihat bahwa ini dianggarkan atau tidak," ucap Ima Mahdiah. 

"Makanya itu fungsi dari kita meng-upload biar masyarakat juga bisa jelas gitu apa yang sudah dianggarkan dan apa yang belum."

Namun, Ima menilai Anies Baswedan terkesan menutup-nutupi masalah anggaran.

Seharusnya jika tidak terjadi apa-apa, Anies Baswedan akan memertontonkan anggaran DKI Jakarta itu ke hadapan publik.

"Karena kalau saya lihat di sini Pak Anies kayak insecure (gelisah -red), apa yang ditutup-tutupin seperti itu."

"Karena kalau kita tidak ada apa-apa yang sudah kita buka ke publik, seperti itu," ungkap dia.

Mendengar pernyatana itu, William lantas mengungkapkan pendapatnya.

William menyebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini kurang transparan terhadap publik.

Dalam hal ini, soal APBD DKI Jakarta 2020.

"Jadi gini mbak Najwa, itu Musrenbang, rembug RW itu belum ngomongin duit, kalau sudah ngomongin duit langsung ditutup RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara)," ujar William.

"Jadi oke transparan pas ngrembugin RW, Musrenbang, itu kan mengusulkan saja tetapi ketika udah ngomongin duit di KUA-PPAS dan RKPD itu langsung ditutup transparansinya itu, aksesnya itu," kata William menambahkan.

Selaku pembawa acara, Najwa Shihab lantas mempertanyakan perbedaan masa pemerintahan Anies Baswedan dengan gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Ahok. 

"Kemudian dibandingkan periode yang lalu, apakah itu dibuka?," tanya Najwa Shihab.

• Politisi PSI William Aditya Beri Ancaman pada Anies Baswedan, Ini Konsekuensinya jika Tak Dipenuhi

• Politisi PSI William Aditya Anggap Anies Baswedan Amatir dan Tak Transparan, Kirim Ancaman Berikut

Politisi PDIP, Ima kembali menjawab bahwa pada era Ahok, penyusunan anggaran dibuka semua ke publik.

"Dibuka bahkan sejak RKPD sebelum KUA-PPAS karena di sini masyarakat juga bisa tahu, waktu itu Pak Ahok bilang kita upload karena apa biar kelihatan," terang Ima.

"Kalau di Musrenbang sudah diusulkan, ketika di atas tidak dianggarkan misalkan kan kita by masyarakat usul, kalau misal tidak dianggarkan di atas kan bisa ketahuan," imbuh dia.

Ima pun mengaku menyesalkan sikap Anies Baswedan yang tak terbuka sejak awal memimpin DKI Jakarta. 

"Ini bisa menjadi info untuk Gubernur sebenarnya Pak Anies kalau mau terbuka dari jaman RKPD, KUA-PPAS yang seperti ini tidak akan terjadi," tutur Ima. 

Simak video berikut ini menit 3.10:

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempersilakan pemerintah pusat untuk melakukan penyisiran anggaran janggal DKI Jakarta yang sedang ramai dibicarakan.

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan YouTube realita Tv, Minggu (3/11/2019), presenter Rahma Sarita menanyakan tanggapan Anies terhadap pemerintah pusat yang berencana menyisir anggaran DKI Jakarta.

Sarita bertanya kepada Anies soal Menteri Keuangan (Menkeu) Sri mulyani yang berkomentar akan bekerja sama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk menyisir APBD DKI.

Anies menjawab, Mendagri sudah mengatakan bahwa urusan penganggaran berada dalam kewenangan daerah.

"Pak Mendagri mengatakan semua urusan penganggaran adalah urusan daerah," jelas Anies.

Ia lanjut menjawab, anggaran akan dicek oleh pemerintah pusat ketika sudah resmi diketok dan dipastikan menjadi anggaran yang nantinya digunakan.

"Ketika sudah diketok jadi anggaran, baru nanti di-review oleh pemerintah pusat," kata dia.

Anies mengatakan ketika masih dalam proses perancangan, hal tersebut merupakan ranah pemerintah daerah dan DPR.

"Ketika masih dalam proses, dapurnya (ranahnya) Pemda dengan DPR," katanya. 

(TribunWow.com/Jayanti Tri Utami/Anung Malik)

WOW TODAY: