Bongkar APBD Tak Wajar DKI, Politisi PSI Malah Dianggap Cari Panggung, Ini Responsnya saat Ditanya

TRIBUNWOW.COM - Politisi Partai Solidaritas ndonesia (PSI), William Aditya memberikan pendapatnya terkait isu 'cari panggung' yang diarahkan padanya.

Diketahui, William Aditya merupakan sosok pertama yang mempertanyakan masalah anggaran Lem Aibon DKI Jakarta yang berjumlah Rp 82,8 miliar.

Atas kasus anggaran tak wajar DKI Jakarta itu, sang Gubernur Anies Baswedan kini menjadi sorotan publik.

Atas tudingan 'cari panggung' yang ditujukan padanya, William memberikan bantahan tegas.

• Anggota DPRD DKI F-PDIP Temukan Anggaran Janggal Rp 52 Miliar untuk Pembelian Pasir: Buat Apa Itu?

• Kritisi APBD DKI, Politisi PSI Sebut Anies Baswedan Enggan Disalahkan: Tolong, Evaluasi Diri

Hal itu disampaikannya melalui acara Mata Najwa, Rabu (6/11/2019).

Mulanya, Mantan Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman mempertanyakan kevalidan data tentang APBD DKI yang disebar oleh politisi PSI itu.

"Kembali ke yang tadi di-upload ya, mungkin bisa dicek apakah itu dia dapat datanya memang benar dari yang di-upload kepala bapedda atau enggak karena kepala bapedda bilangnya enggak pernah meng-upload, itu masih butuh pembuktian lebih lanjut," ucap Taufiqurrahman.

Menanggapi pernyataan Taufiqurrahman itu, presenter Najwa Shihab lantas mengajukan pertanyaan.

"Dan kalau bukan kepala bapedda bisa muncul ke sana itu bagaimana menjelaskan?," tanya Najwa Shihab.

"Nah kita enggak tahu bagaimana Bung William bisa dapat," jawab Taufiqurrahman.

Lantas, Najwa menanyakan kecurigaan Taufiqurrahman tentang asal dari data tersebut.

"Dan Anda curiga itu didapat dengan cara yang tidak sah?," tanya Najwa Shihab.

Taufiqurrahman mengimbau William untuk memberikan informasi secara utuh.

Informasi yang tak utuh tersebut disebut Taufiqurrahman dapat memicu munculnya prasangka masyarakat terhadap Pemerintab Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Saya mau mengulangi sedikit saja bahwa Bung William harusnya menjelaskan secara utuh, sehingga tidak terjadi yang namanya miss leading apalagi kalau sampai tuduhan korupsi, jangan begitu," ucap Taufiqurrahman.

Lantas, giliran William yang mengutarakan pendapatnya.

William mengimbau Anies Baswedan untuk kebal terhadap kegaduhan yang terjadi, terutama jika berhubungan dengan anggaran.

"Saya ingin menjelaskan juga, jadi Pak Gubernur Anies Baswedan ini jangan takut atas kegaduhan, jangan takut atas perdebatan di publik, apalagi ini soal anggaran gitu loh," kata William.

"Kita hidup dalam demokrasi, kalau tidak mau ada perdebatan, pergi ke Korea Utara gitu loh, itu totaliter, tidak ada perdebatan."

• Kisruh APBD DKI, Politisi PSI Soroti Anies Baswedan yang Enggan Disalahkan: Kalau Mau Main, Ya Main

• Kisruh APBD DKI, Politisi PSI Tanggapi Beda Anies Baswedan dan Ahok: Kalau Duit, Langsung Tutup

Najwa Shihab lantas menyinggung soal isu yang menyebut Politisi PSI itu sedang 'mencari panggung'.

"Oke, yang jelas sempat ada tudingan bahwa cari panggung?," tanya Najwa Shihab.

Menurut William, pihaknya sama sekali tak bermaksud 'cari panggung' dalam kasus ini.

Ia mengklaim bahwa PSI telah mempertanyakan soal anggaran DKI Jakarta itu sejak Agustus lalu, namun tak ada jawaban.

"Kami tidak mencari panggung karena kami sudah bersurat secara resmi pada bulan Agustus, dan tidak ditanggapi sampai sekarang," terang William.

"Tiba-tiba pada tanggal 11 Oktober itu di-upload, dan sorenya langsung di-take down, enggak tahunya link dan datanya itu maish ketinggalan di website, jadi kami bisa mengakses dari history browser kami."

Simak video selengkapnya berikut ini menit 1.14:

Anggaran Pembelanjaan Daerah (APBD) DKI Jakarta menjadi sorotan publik setelah William mengunggah hasil screenshot kejanggalan APBD tersebut ke akun @willsarana yang merupakan akun Instagram miliknya.

William memperlihatkan adanya pembelian lem Aibon sebesar Rp 82.8 miliar.

Setelah viral, William bersama partai PSI mengadakan jumpa pers untuk memaparkan temuan-temuan terkait kejanggalan APBD DKI Jakarta.

Dalam temuannya tersebut William menunjukkan empat kejanggalan dalam angaran APBD DKI Jakarta.

1. Lem Aibon Rp 82.8 Miliar

Dikutip dari tayangan langsung yang diunggah akun Facebook Partai Solidaritas Indonesia, Rabu (30/10/2019) saat membeberkan data-data yang ia miliki terkait APBD DKI Jakarta, dirinya memulai dengan membahas pengadaan lem Aibon.

"Jadi seperti yang sudah viral kemarin malam, pertama kami menemukan pengadaan lem Aibon oleh Suku Dinas Pendidikan wilayah 1 Kota Jakarta Barat, nama kegiatannya adalah penyediaan biaya operasional pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN)," ujar William di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Ia menambahkan biaya yang dipakai untuk pengadaan lem Aibon tersebut adalah Rp 82,8 miliar untuk 37.500 orang

"Ternyata ada pembelian Rp 82,8 miliar untuk lem Aibon untuk 37.500 orang," jelasnya

2. Anggaran Bolpoin Rp 123,8 Miliar

Selain itu, William juga menjabarkan data tentang anggaran pengadaan bolpoin yang sebelumnya sempat viral di media sosial.

"Nah ini yang udah ramai juga di netizen, sejak saya coba tweet link-nya, tiba-tiba netizen ketemu juga nih," ucap William.

"Namanya Pengadaan bolpoin di SDN Jakarta Timur harganya Rp 123,8 miliar," tambahnya.

Kemudian William menjelaskan harga satu bolpoin adalah Rp 105 ribu.

"Itu harga satu pcs Rp 105 ribu," katanya.

3. Anggaran untuk Server Jakarta Smart City Rp 65 Miliar

William juga menemukan data anggaran pengadaan untuk Server Jakarta Smart City yang sangat besar.

"Ini kami temukan lagi namanya Server Jakarta Smart City, diadakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, nama kegiatannya itu pengembangan infrastruktur Jakarta Smart City," ujarnya.

Berdasarkan keterangan William, Server Jakarta Smart City memakan biaya yang sangat besar.

"Dan ini sangat besar, totalnya itu Rp 65 miliar 855 juta (Rp 65,9 miliar)," ucapnya.

William kemudian memaparkan barang apa saja yang dibeli untuk Server Jakarta Smart City.

"Pertama dia membeli space storage empat unit, dia empat unit (harga) satu unitnya Rp 12 miliar," tambahnya.

William kemudian menjelaskan, ada pembelian lagi untuk 10 unit storage server yang memakan total biaya Rp 12,9 miliar.

"Ditambah lagi dia juga menambahkan storage server 10 unit per satu unit Rp 1,2 miliar totalnya Rp 12,9 miliar," tambahnya.

4. Anggaran Pengadaan Komputer untuk SMKN Rp 132 Miliar

Dalam temuan terakhir, William menjabarkan tentang anggaran pengadaan komputer untuk SMKN yang sangat besar.

"Selanjutnya ada pengadaan komputer, lagi-lagi di Dinas Pendidikan di SMKN dia membeli komputer dengan total harga Rp 132 miliar dia membeli 7.313 unit," tuturnya.

Harga per komputer berdasarkan temuan William adalah Rp 15 juta untuk satu unit komputer.

"Jadi kalau kita hitung satu unitnya Rp 15 juta," terangnya.

 (TribunWow.com/Jayanti Tri Utami/Anung Malik)