Isu Radikalisme
Soal Kabinet Jokowi yang Bakal Tangkal Radikalisme, Din Syamsuddin: Salah Kaprah
Din Syamsuddin angkat bicara mengenai rencana tangkal radikalisme dalam kabinet Jokowi saat ini.
Penulis: Fransisca Krisdianutami Mawaski
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin berikan tanggapannya mengenai penangkalan radikalisme oleh pemerintah saat ini.
Dalam tayangan program Fakta di TvOne, Senin (4/11/2019), Din Syamsuddin menilai arahan dalam menangkal radikalisme adalah salah kaprah.
"Saya menilai arahan untuk menangkal ataupun apapun istilahnya, saya kira salah kaprah dan kontradiksi," ucap Din Syamsuddin.
• Mahfud MD Beberkan 3 Cara Pemerintah Tindak Gerakan Radikalisme: Jangan Apa-apa Salahin Pemerintah
"Mengapa? Karena dalam wacana itu, ini bertentangan dengan wacana global," sambungnya.
Hal ini ia ketahui karena Din Syamsuddin pernah menjabat sebagai President of Asian Conferrence of Religions for Peace (ACRP).
Dalam konferensi tersebut, Din Syamsuddin bersama perwakilan dari negara lain mengkritisi War on Terror atau perang melawan teror yang dicetuskan Presiden Amerika saat itu, George W Bush.
Din Syamsuddin mengatakan, cetusan itu memiliki kesalahan fatal.
"Satu, melakukan atribusi kepada Islam. Itu mengaitkan teror pada Islam dan umat Islam, yang kedua melakukan generalisasi oleh sekelompok orang," ungkap Din Syamsuddin .
Generalisasi tersebut yang akhirnya memunculkan islamophobia atau sikap kebencian dan ketakutan terhadap segala sesuatu yang berbau islami di Amerika dan Eropa.
Selain itu, juga memunculkan xenophobia atau kebencian terhadap orang asing dalam hal ini adalah Amerika oleh umat Islam.
"Lalu yang ketiga, adanya stigmaisasi oleh pers barat terhadap Islam," lanjut Din Syamsuddin.
Tak hanya itu, perang melawan teror tak dapat mengatasi teror itu sendiri.
"Maka istilah (radikalisme) itu berganti, yang agak populer di dunia adalah violence counter extremism, ektrimisme yang menggunakan kekerasan," tutur mantan Ketua PP Muhamadiyah ini.
Seingat Din Syamsuddin, deradikalisasi merupakan keinginan Presiden Bush saat berkunjung ke Indonesia.
Saat itu Bush mengundang para tokoh islam termasuk mantan ketua PBNU K.H Hasyim Muzadi dan Din Syamsuddin.
Namun, Hasyim Muzadi menolak hadir, begitupun dengan Din Syamsuddin.
