Breaking News:

Polemik APBD DKI 2020

Pemprov DKI Anggarkan Rp 5 M Buat Turap Kali di Bekasi, DPRD DKI: Nanti Bapak Ditangkap KPK

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, Pemprov DKI Jakarta tidak bisa mengalokasikan anggaran tersebut.

Editor: Mohamad Yoenus
KOMPAS.COM/NURSITA SARI
Rapat pembahasan rancangan KUA-PPAS 2020 antara SKPD dengan Komisi D DPRD DKI di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (4/11/2019). 

"Berarti anggarannya didrop ya? Baik. Bapak Ibu sekalian, anggaran kami drop," tutur Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah sambil mengetuk palu.

Dipersilakan Anies Baswedan Buat Cek Anggaran DKI, Sri Mulyani Bakal Bicara dengan Tito Karnavian

Naturalisasi Kali Ciliwung Terhambat Defisit Anggaran di Tengah Polemik APBD 2020

Di sisi lain, rogram naturalisasi sungai yang digadang-gadang Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan harus tersendat karena pemerintah provinsi dalam kondisi defisit anggaran.

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Juaini mengatakan, salah satu yang tersendat adalah perkembangan naturalisasi di kali Ciliwung.

"Ada beberapa lokasi yang belum kita bebaskan, karena defisit anggaran. Rencana tahun ini mau bebaskan empat kelurahan, tapi karena anggarannya di-stop, defisit, jadi kita stop," ujar Juaini saat ditemui di Ruang Rapat Komisi D DPRD DKI Jakarta, Selasa (5/11/2019).

Keempat kelurahan tersebut adalah Pejaten Timur, Tanjung barat, Cililitan, dan Balekambang.

Sedangkan untuk pembebasan tersebut, Dinas SDA DKI Jakarta mengusulkan anggaran sebesar Rp 80 miliar.

"Tahun depan kita masukkan Rp 80 miliar karena ada sisa bidang yang belum kita bebaskan di tahun besok," kata dia.

Juaini menambahkan, naturalisasi dilakukan untuk mengembalikan sungai-sungai di Jakarta sebagai tempat interaksi masyarakat.

Bantaran sungai dan waduk akan diberikan fasilitas interaksi sosial seperti pedestarian, jogging track, dan taman sebagai bentuk penghijauan.

"Proses 50 persen ada di Kampung Rambutan, Sunter, lagi jalan," kata Juaini.

Berdasarkan catatan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Pemprov DKI Jakarta per 17 Oktober 2019, pendapatan dari sektor pajak mencapai Rp 31,56 triliun dari target Rp 44,54 triliun.

Butuh Rp 12,97 triliun lagi untuk menutupi target tersebut. Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi juga sempat menyoroti defisit anggaran tersebut.

"Saya tidak bangga hari ini APBD kita defisit," kata dia di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (29/10/2019).

Soroti Anggaran Lem Aibon di APBD DKI, Ruhut Sitompul: Kalau Dibelikan Cendol Bisa Banjiri Jakarta

Anggarkan Rp 288,4 Miliar

Warga beraktivitas di pemukiman padat penduduk di bantaran Sungai Ciliwung, Manggarai, Jakarta, Minggu (28/7/2019). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, persentase penduduk miskin DKI Jakarta pada Maret 2019 adalah 3,47 persen atau sebesar 365,55 ribu orang. Saat ini pemerintah DKI Jakarta melakukan pilot project di beberapa wilayah dengan mengutamakan program KJP, Kesehatan, dan Pendidikan yang ditargetkan dapat mengurangi kemiskinan.(KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul
Warga beraktivitas di pemukiman padat penduduk di bantaran Sungai Ciliwung, Manggarai, Jakarta, Minggu (28/7/2019). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, persentase penduduk miskin DKI Jakarta pada Maret 2019 adalah 3,47 persen atau sebesar 365,55 ribu orang. Saat ini pemerintah DKI Jakarta melakukan pilot project di beberapa wilayah dengan mengutamakan program KJP, Kesehatan, dan Pendidikan yang ditargetkan dapat mengurangi kemiskinan.(KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG) 
Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Tags:
Pemprov DKIKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK)Bekasi
Berita Terkait
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
AA

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved