Kabar Tokoh
Ketua MPR Sebut akan Jadi Preman Buas untuk Jokowi, Aktivis HAM Sebut Pemerintah Tak Usah Baper
Tanggapi pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo akan jadi buas demi Indonesia, Pancasila, dan presiden, Aktivis HAM sebut pemerintah jangan sensitif
Penulis: anung aulia malik
Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar mengatakan pemerintah tak perlu terlalu sensitif dalam menanggapi kritik dan protes yang disampaikan oleh masyarakat terhadap mereka.
Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal YouTube KompasTv, Selasa (5/11/2019), Haris mulanya menanggapi cuplikan pernyataan yang disampaikan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet).
Ketika membuka Musyawarah Besar X Pemuda Pancasila, Bambang mengeluarkan pernyataan tentang Pemuda Pancasila yang akan menjadi buas jika ada yang menganggu kedaulatan negara, Pancasila, dan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
"Kami akan menjelma jadi preman dan buas kembali tanpa pandang bulu makakala ada yang mengganggu kedaulatan Negara Kesatuan RI dan Pancasila, serta Pak Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan," ujar Bambang Soesatyo dalam cuplikan pidatonya yang disampaikan saat Musyawarah Besar X Pemuda Pancasila.
Haris mengatakan hal tersebut sangat jelas merupakan sebuah ancaman.
"Menurut saya statement-nya sangat jelas sekali ancaman," kata dia.
Haris mengatakan protes dan demonstrasi adalah hal yang biasa ditemukan di lapangan.
"Itu (demonstrasi) yang memang kami dapati juga di banyak situasi di lapangan, bahkan sejak dulu," katanya.
Ia menyarankan agar pemerintah tidak perlu terlalu sensitif soal protes dan demonstrasi.
"Jadi enggak perlu juga terlalu baper pemerintahan hari ini," jelasnya.
• Ditelepon Siswa Bersuara Mirip Jokowi, Bamsoet: Siap Perintah Pak Presiden, Mau Ada Reshuffle Lagi?
Haris menjelaskan pergerakan massa untuk menyuarakan tuntutan hak mereka banyak terjadi
"Bahwa mobilisasi kelompok massa atau masyarakat untuk melawan atau merepresi suara-suara tuntutan hak atau kelompok-kelompok advokasi itu banyak terjadi," kata dia.
Hal yang dikhawatirkan oleh Haris adalah, Bambang Soesatyo mengeluarkan pernyataan tersebut dengan posisinya sebagai Ketua MPR.
"Dia ketua MPR," jelasnya.
Haris mengatakan jika masih ingin Indonesia menjadi negara demokrasi, seharusnya seorang negarawan seperti Bambang Soesatyo tidak mengancam publik.
