Perppu UU KPK
Masinton Pasaribu Sebut Cara Jokowi Ketahui Kualitas Calon Dewan Pengawas KPK: Bisik-bisik Sana Sini
Politisi PDI-P Masinton Pasaribu menjelaskan bagaimana cara Jokowi mengetahui kualitas dari calon dewan pengawas KPK yang akan dia pilih
Penulis: anung aulia malik
Editor: Tiffany Marantika Dewi
lihat foto
"Kita melihat, masih ada proses uji materi di MK. Kita harus hargai proses seperti itu," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/11/2019).
Jokowi tidak ingin uji materi di MK bertindihan dengan keputusan lainnya.
"Jangan ada uji materi ditimpa dengan keputusan yang lain. Saya kira, kita harus tahu sopan santun dalam ketatanegaraan," lanjut dia.
UU KPK menjadi pertentangan karena dianggap melemahkan kinerja KPK.
UU KPK yang dianggap bermasalah tersebut di antaranya adalah, pegawai KPK yang nantinya akan berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) nantinya dapat mempengaruhi indpendensi.
Lalu adanya dewan pengawas yang dianggap akan menghambat kinerja KPK, hal tersebut lantaran segala penyadapan yang dilakukan oleh KPK harus melalui izin dewan pengawas.
• Ahok Diisukan Jadi Dewan Pengawas KPK di Tengah Polemik APBD DKI, Pemilihan Langsung oleh Jokowi
Setelah itu ada kewenangan KPK untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dalam jangka waktu dua tahun.
Kewenangan penerbitna SP3 tersebut dirasa akan menyulitkan KPK ketika menyelidiki kasus besar yang butuh waktu panjang.
Sebelum Jokowi memberikan pernyataan tidak akan menganggu proses uji materi di MK, ia sebelumnya pernah memberikan pernyataan untuk mempertimbankan mengeluarkan Perppu KPK.
(TribunWow.com/Anung Malik)
