Polemik APBD DKI 2020
Yang Membedakan Transparansi Anggaran Era Ahok dan Anies Baswedan, Awalnya Bebas Diakses
Ini yang membedakan transparansi anggaran di era Ahok dan Anies Baswedan. Sebelumnya, rancangan anggaran bebas diakses warga.
Editor: Ananda Putri Octaviani
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Sistem penganggaran milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pernah mendapat penghargaan sebagai salah satu inovasi perencanaan terbaik di Indonesia.
Pada April 2017, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memberikan predikat tersebut.
Inovasi perencanaan yang dimaksud adalah sistem penganggaran dengan e-budgeting, e-planning, e-musrenbang, dan e-komponen.
• Anggaran Lem Aibon Rp 82 Miliar Jadi Polemik, Anies Baswedan Salahkan Sistem Digital: Tidak Smart
Sistem ini mulai diperkenalkan di DKI Jakarta ketika Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur.
Sistem tersebut akhirnya digunakan di Jakarta saat Basuki atau Ahok menjadi gubernur.
Adapun dengan e-budgeting ini, semua perencanaan penganggaran diinput secara digital ke dalam sistem.
Setiap perubahan angka yang terjadi akan terekam, lengkap dengan informasi identitas pengubahnya.
Siapa saja yang melakukan mark up anggaran pasti bisa diketahui orangnya.
Sistem e-budgeting di DKI Jakarta juga membuat perencanaan anggaran masuk ke detail komponennya sejak awal.
Detail yang dimaksud sering disebut dengan satuan ketiga.
Katakanlah ada sebuah program pelaksanaan festival musik tahun baru yang dimasukkan dalam sistem e-budgeting itu.
• PSI Bongkar Kejanggalan APBD DKI, Anies Baswedan: Saya Mau Perbaiki Sistem, Bukan Cari Perhatian
Anggaran untuk program itu tidak bisa hanya ditulis totalnya, misalnya Rp 100 juta, tetapi harus lengkap dengan komponen atau satuan ketiganya, seperti biaya panggung, lampu, dan pengisi acara.
Dengan begitu, anggaran sebuah program bisa diukur wajar atau tidaknya.
Pada 2017, jelang akhir masa jabatan Djarot Saiful Hidayat sebagai gubernur, Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan apresiasinya terhadap sistem ini.
Pimpinan KPK yang datang ke Balai Kota saat itu, Basaria Pandjaitan, berharap sistem ini terus digunakan pada periode selanjutnya dalam kepemimpinan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
