Kabar Ibu Kota
Alasan Salah Ketik pada Anggaran Lem Aibon Disebut Hanya Alibi hingga Kesalahan Lebih dari Satu Kali
Alasan salah ketik dari Disdik dibantah dan disebut hanyalah alibi. Adanya kesalahan lebih dari satu kali membuat alasan tersebut tidak diterima.
Penulis: AmirulNisa
Editor: Tiffany Marantika Dewi
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Salah pengetikan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2020 tentang pembelian lem aibon hingga Rp 82 miliar disebut hanyalah alibi.
Hal itu disampaikan oleh Direktur Lembaga untuk Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran, Yenny Sucipto saat diminta mengomentari RAPBD DKI Jakarta.
Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Kamis (31/10/2019), Yenny Sucipto menyebut bahwa alasan kesalahan pengetikan bukanlah hal yang masuk akal.
Ia juga menyebut tidak mungkin organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan kesalahan pengetikan yang fatal dalam penyusunan anggaran.
• Bangga dengan PSI yang Bongkar Dana Ganjil Lem Aibon, Ernest Prakasa: Suara Gue Enggak Sia-sia
Selain itu disebukan juga bahwa kesalahan dilakukan lebih dari satu kali.
"Karena itu kan ada proses review-nya di internal OPD itu sendiri kemudian masuk pada TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Kalau kesalahan juga kan cukup satu, tapi itu ada banyak," ucap Yenny Sucipto, Kamis (31/10/2019).
Sebelumnya Anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana juga mengaku ragu dengan alasan kesalahan penginputan data.
Dikutip TribunWow.com dari Wartakotalive.com, Kamis (31/10/2019), menurut William anggaran dana hingga miliaran rupiah itu adalah pemborosan yang dilakukan pemerintah.
Saat ditemui di kantornya, Jalan Kabon Sirih, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, William meminta pemerintah DKI Jakarta dapat lebih transparan mengenai anggaran dana.
“Harusnya pemerintah bisa transparan agar masyarakat tahu uangnya mau dipakai untuk kegiatan apa saja. Ini bukan uang gubernur, bukan juga uang saya sebagai anggota DPRD DKI. Tapi ini uang rakyat dan mereka harus tahu dipakai apa saja uangnya itu,” ucap Willam, Rabu (30/10/2019).
Selain itu, ia mengaku bahwa partai pengusungnya sudah meminta agar pemerintah DKI Jakarta menjelaskan semua anggaran dana pada masyarakat.
Dengan begitu pengawasan dari masyarakat pada pemerintah bisa dilakukan dengan mudah.
• Soroti Sikap Anies Baswedan soal Anggaran Lem Aibon, Ernest Prakarsa: Jangan buang Body Gitu Aja
“PSI sudah meminta resmi kepada Bappeda untuk APBD 2020 yang level komponen agar dibuka (diposting di website) saat awal Agustus. Tapi sampai belum dibuka oleh Bappeda. Bahkan saat ini sudah sampai pembahasan dengan eksekutif,” ucap William.
Sedangkan sebelumnya, Sekretarid Dinas pendidikan DKI Jakarta Susi Nuhati menyebut adanya kesalahan dalam pengetikan.
Susi mengaku pihak Disdik DKI mengaku akan melakukan pengecekan kembali terkait anggaran dana tersebut.
