Polemik APBD DKI 2020
Soroti Anggaran Bolpoin Sebesar Rp 123,8 M, PSI Desak Anies Blak-blakan Mengenai APBD DKI 2020
PSI sampaikan keberatan mengenai RAPBD DKI Jakarta 2020 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019)
Penulis: Fransisca Krisdianutami Mawaski
Editor: Tiffany Marantika Dewi
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) gelar konferensi pers terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta 2020, Rabu (30/10/2019).
Mereka menyoroti anggaran-anggaran untuk pengadaan alat tulis kantor yang dianggap tak masuk akal.
Satu diantaranya adalah pengadaan bolpoin untuk SDN di Jakarta Timur sebesar Rp 123,8 M.
Dikutip TribunWow.com dari tayangan live Facebook @PSI menurut hitungan PSI, harga satuan bolpoin tersebut adalah Rp 105 ribu.
William Aditya Sarana (kiri) dan Idris Ahmad (kanan) sampaikan keberatan mengenai RAPBD DKI Jakarta 2020 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019) (Faceboook PSI)
• Disdik DKI Pastikan Tak Ada Anggaran Lem Aibon Rp 82 Miliar: Belanjar Alat Tulis Hanya Rp 22 Miliar
Temuan ini didapatkan PSI pada data Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang sempat diunggah Pemprov DKI di website APBD Jakarta.
Data tersebut sempat diunggah pada situs apbd.jakarta.go.id, Jumat (11/10/2019) siang.
Namun, data tersebut kemudian di hapus pada sore harinya.
"Ini tidak mengada-ada, temuan ini ada di website, mau dikatakan salah ketik lagi?" ujar William Aditya Sarana, anggota DPRS DKI fraksi PSI, Rabu (30/10/2019).
Tak hanya itu, terdapat pengadaan barang lain seperti lem aibon sebesar Rp 82,8 M bagi 37.500 orang untuk satu tahun.
Ini artinya satu orang mendapat dua kaleng lem aibon.
Meskipun tak lagi dapat diakses di situsnya, masyarakat dapat melihat rancangan anggaran ini di akun twitter pribadi milik William yang sempat abadikan.
Anggaran lem aibon oleh Pemprov DKI yang disoroti PSI, Rabu (30/10/2019) (Twitter @willsarana)
• Dari Lem Aibon Rp 82 Miliar hingga Bolpoin Rp 123,8 Miliar, Inilah Temuan PSI dalam APBD DKI Jakarta
Selain itu, PSI juga menyatakan tak akan menyetujui anggaran sebelum semuanya jelas.
"PSI tak akan menyetujui anggaran untuk disahkan sebelum setiap komponen dalam anggaran dibahas secara mendalam,tajam, dan transparan," ujar William.
PSI meminta sisir kegiatan satu persatu agar uang rakyat tak disalahgunakan.
Selain itu, mereka mendesak agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dapat membuka kembali data APBD DKI 2020 ke website APBD DKI.
Karena diketahui laman APBD DKI 2020 tersebut tak bisa diakses hingga Rabu (30/10/2019) pukul 16.00 WIB.
"Kenapa kami selalu meminta gubernur untuk mengunggah, supaya masyarakat dapat ikut berpartisipasi," ujar Idris Ahmad Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.
(TribunWow.com/Fransisca Mawaski)
