Tak Jadi Menteri, Yusril Ihza Kemungkinan Diberi Jabatan Ini oleh Jokowi, PBB: Ada Bisik-bisik

TRIBUNWOW.COM - Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Ferry Noor menyatakan, adanya kemungkinan ketua umumnya, Yusril Ihza Mahendra, memimpin pusat legislasi nasional.

Pusat legislasi nasional merupakan badan setingkat kementerian yang pembentukannya diusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ini ada satu kementerian badan yang baru disahkan oleh Presiden dan DPR. Badan kementerian legislasi nasional atau apa gitu ya. Mungkin bisa saja Pak Yusril diminta Pak Jokowi di situ nantinya," kata Ferry saat dihubungi, Minggu (27/10/2019).

• Kisah Santri Ramal Prabowo Jadi Menteri, Goyang demi Perhatian Jokowi hingga Keluar dari Pesantren

Ferry mengatakan, Yusril tentunya akan siap jika nantinya Presiden Joko Widodo menugaskan langsung untuk memimpin lembaga tersebut.

Menurut Ferry, Yusril layak memimpin lembaga tersebut sebab tak banyak orang di Indonesia yang punya pemahaman hukum yang komprehensif.

"Badan ini infonya kan setingkat menteri. Regulasi, melakukan penyetaraan dari produk undang-undang dari pusat sampai daerah. Jadi sinkron. Tidak tumpang tindih. Tugas ini berat sebenarnya," kata Ferry.

"Dan di Indonesia ini yang mengerti dan memahami persoalan hukum dan perundang-undangan ini hanya sedikit."

"Kalau Pak Mahfud (MD) sudah di Menko (Polhukam). Pak Jimly (Asshiddiqie) sudah di DPD. Tinggal Pak Yusril," lanjut Ferry.

Saat ditanya apakah sudah ada permintaan dari Jokowi agar Yusril memimpin lembaga tersebut, Ferry menjawab belum ada permintaan secara langsung.

"Langsung (dari Jokowi) tidak. Tapi ada bisik-bisik lah melalui saya. Dari pihak-pihak timnya Pak Jokowi lah," lanjut dia.

Presiden Joko Widodo berkomitmen di dalam penyederhanaan regulasi dan peraturan, baik di pusat dan daerah.

Ia berencana menggabungkan fungsi-fungsi legislasi selain di lembaga legislatif menjadi satu badan.

Hal itu pernah disampaikan Jokowi dalam debat pertama capres-cawapres di Gedung Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019).

"Kami akan menggabungkan fungsi-fungsi legislasi, baik yang ada di BPHN, Dirjen Peraturan Perundangan dan fungsi legislasi yang ada di semua kementerian," ujar Jokowi.

"Akan kita masukkan ke dalam badan ini yang namanya pusat legislasi nasional sehingga kontrol langsung oleh Presiden," lanjut dia.

Badan tersebut, menurut Jokowi, juga dapat dijadikan wadah konsultasi untuk pemerintah daerah yang hendak menerbitkan regulasi.

Dengan demikian, Jokowi yakin apabila badan legislasi tersebut dibentuk, maka seluruh regulasi, baik pusat dengan daerah, harmonis dan tidak ada lagi yang tumpang tindih.

"Akan kita sederhanakan semuanya sehingga apabila ada tumpang tindih langsung kelihatan dan bisa kita lakukan revisi dengan baik," ujar dia.

• Disebut Masih Dendam ke SBY soal AHY Tak Ada di Kabinet, PDIP: Tiba-tiba Tembakan Diarahkan ke Mega

PPB Tidak Kecewa Tak Masuk Kabinet

Ferry Noor menyatakan, partainya tak kecewa kepada Presiden Joko Widodo meski tak satu pun kadernya yang masuk ke dalam Kabinet Indonesia Maju.

Hal itu disampaikan Ferry menanggapi terbentuknya Kabinet Indonesia Maju tanpa adanya kader PBB, baik di posisi menteri maupun wakil menteri.

"Kami tidak kecewa, kami tidak bersedih, kami tidak merongrong karena itu adalah hak prerogatif presiden," kata Ferry saat dihubungi, Minggu (27/10/2019).

Ia menambahkan, sejak awal PBB mendukung dan memercayakan sepenuhnya penyusunan kabinet kepada Presiden Jokowi.

Lagi pula, kata Ferry, PBB tak pernah meminta-minta posisi menteri atau wakil menteri kepada Jokowi saat menyatakan dukungan di Pilpres 2019.

"Intinya, dari awal kami mendukung dan mengusung Pak Jokowi itu kan komitmennya adalah pemenangan Pak Jokowi."

"Dan kami percaya sama beliau untuk periode kedua ini beliau bisa lebih memantapkan dan mensejahterakan Indonesia. Itu dulu tujuan kami," ujar Ferry.

"Di awal, kami tidak pernah menyodorkan nama siapapun. Kecuali kalau diminta kami siap."

"Artinya ketika kami tidak dipilih kami tidak kecewa dan tidak akan melakukan gerakan apapun."

"Kami tetap akan memberikan dukungan kepada pemerintahan Kabinet Indonesia Maju," lanjut Ferry.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta maaf jika ada pendukungnya yang tidak terakomodasi untuk masuk ke dalam Kabinet Indonesia Maju.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka Musyawarah Besar X Pemuda Pancasila di Jakarta, Sabtu (26/10/2019).

"Mungkin sebagian yang hadir ada yang kecewa. Mohon maaf tak bisa mengakomodasi semuanya," kata Jokowi.

Turut hadir dalam acara itu kader Pemuda Pancasila yang juga Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO). OSO membawa Partai Hanura mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 lalu.

• Tak Dapat Kursi di Kabinet, Begini Sikap Hanura terhadap Pemerintahan Jokowi di Periode ke-2

Namun, Jokowi belum memberi jatah kursi untuk kader Hanura, baik sebagai menteri, pejabat setingkat menteri, atau wakil menteri.

Padahal, parpol pendukung Jokowi lain sudah mendapat jatah, termasuk Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Perindo yang sama-sama tak lolos ke parlemen bersama Hanura.

Jokowi mengaku tak bisa mengakomodasi semua pendukungnya masuk kabinet karena kursi menteri yang juga terbatas. "Karena ruangnya hanya 34 (kementerian)," kata Jokowi.

(Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sekjen PBB: Ada Kemungkinan Yusril Pimpin Pusat Legislasi Nasional" dan "Tak Masuk Kabinet, PBB Tak Kecewa"