Pakar Hukum Tata Negara Sebut Tak Semua Menteri Membutuhkan Wakil, Begini Penjelasannya

TRIBUNWOW.COM - Pakah Hukum Tata Negara, Juanda menyebut bahwa tidak semua menteri di pemerintahan membutuhkan seorang wakil untuk bekerja.

Bahkan 12 wakil menteri (wamen) yang sudah dilantik Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) masih memiliki kemungkinan bertambah.

Hal itu disampaikan pada acara Sapa Indonesia Akhir Pekan yang tayang di Kompas Tv.

Dilansir TribunWow.com dari kanal YouTube KOMPASTV, Sabtu (26/10/2019), Juanda menyebut memang ada beberapa kementerian yang membutuhkan seorang wakil karena pekerjaan yang berat.

• Sosok Michael Dharmajaya, Suami Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo, Direktur di 11 Perusahaan

"Apakah memang perlu? Kalau menurut saya ada yang perlu, tapi ada juga yang enggak perlu," ucap Juanda.

Ia juga menjelaskan ada beberapa pos dari 12 wamen yang sebenarnya tidak membutuhkan seorang wakil menteri.

"Tidak juga posnya pas, setidaknya dari 12 ini ada yang sebenarnya tidak perlu ada wamen," ucap Juanda.

Juanda pun memberikan contoh sebuah kementerian yang tidak memiliki tugas yang berat.

Bagi Juanda, Kementerian Pariwisata tidaklah membutuhkan seorang wakil.

"Misalnya saya melihat kalau untuk pariwisata tidak perlu. Apa beban yang perlu," ucap Juanda.

Menurutnya, walau Kementerian Pariwisata sudah melebur dengan Bekraf, masih ada pejabat-pejabat yang bisa membantu menteri menjalankan program.

"Tidak perlu, itu kan cukup deputi-deputi di Bekraf itu, ada staf ahli misalnya," ujar Juanda.

Dari hal itulah, Juanda merasa pemikiran masyarakat mengenai wamen adalah hal yang wajar.

• Sekretaris Gerindra Kritik Penunjukkan Wahyu Trenggono jadi Wamenhan, Bagaimana Respons Prabowo?

Disebutkannya banyak masyarakat yang berpikir posisi wamen yang begitu banyak hanya digunakan untuk membagi jabatan.

"Ini lah yang tepatnya pikiran-pikiran masyarakat 'Oh ini bagi-bagi jatah' dari partai-partai atau orang-orang yang sudah mendukung Pak Jokowi," ucap Juanda.