Direktur Amnesty International Tolak Prabowo Jadi Menhan terkait HAM: Harusnya Dihadapkan Pengadilan

TRIBUNWOW.COM - Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pengangkatan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan.

Sebagaimana diketahui, Jokowi baru saja mengumumkan barisan menterinya di Istana Merdeka pada Rabu (23/10/2019).

Kritikan Usman Hamid pada Jokowi diungkapkan saat menjadi bintang tamu di acara Mata Najwa pada Rabu malam.

• Tanggapi Pernyataan Erick Thohir soal Keringat Pendukung, Adian Napitupulu: Bagaimana Mengukurnya?

• Politisi PDIP Tak Jamin Prabowo Bertahan di Kabinet, Pihak PKS Tertawa, Najwa: Nanti Gerindra Marah

Mulanya, Usman Hamid memberi nilai yang cukup buruk bagi Susunan Kabinet Jokowi pada periode 2019-2024.

Bahkan saat ditanya penilaian pada susunan kabinet 2019-2024, Usman Hamid memberikan nilai E.

Seperti nilai dalam perkuliahan, E adalah nilai paling buruk yang menandakan seorang mahasiswa tidak lulus dalam sebuah ujian. 

"E itu enggak lulus, E itu 0," kata Usman Hamid.

Seakan tak percaya, Najwa lantas memastikan hal tersebut.

"Masak enggak ada bagusnya sekali?" kata Najwa.

Usman Hamid menyinggung adanya dugaan pelanggaran HAM yang kini masih membayangi Prabowo Subianto.

"Saya kira agak susah dari sudut pandang Hukum dan Hak Asasi Manusia, pengangkatan Prabowo itu menimbulkan persoalan serius," kata Usman Hamid.

Meski Prabowo Subianto belum tentu bersalah, namun lebih baik Ketum Gerindra itu dibebastugaskan ketimbang menjadi menteri.

"Meskipun saya tidak mengatakan Prabowo pasti bersalah, justru proses hukum yang harusnya diselesaikan ternyata tidak pernah diselesaikan semestinya Prabowo dilepas, dibebastugaskan, dinyatakan tidak bersalah itu jauh lebih baik," kata Usman Hamid.

Jika pengamat politik Yunarto Wijaya lebih menyoroti tidak adanya perlibatan KPK pada pembentukan kabinet, Usman Hamid justu menyoroti tidak adanya pertimbangan Komnas HAM.

• Adian Napitupulu Ungkap Dugaan Sebab Prabowo Subianto Mau Jadi Menhan: Mau Ditaruh di Mana Lagi?

"Kalau Bung Toto bilang perlu KPK, saya kira perlu Komnas HAM," katanya.

Prabowo Subianto disarankan untuk lebih dulu melakukan pengadilan militer

"Perlu tim gabungan pencari fakta tahun 1998 misalnya itu juga merekomendasikan agar Pak Prabowo waktu itu dihadapkan pada Pengadilan Militer," ungkap dia.

Sehingga, Usman Hamid merasa masalah rivalitas Jokowi pada Prabowo sebelumnya dan kini justru menjadi sekutu bukan sesuatu yang mengagetkan.

Gerindra, Prabowo dan Jokowi maupun PDIP sebelumnya sudah beberapa kali berkoalisi.

"Kalau dilihat cepres-capres sebelumnya malah tidak mengejutkan lagi karena tiga Pilpres sebelumnya kan Ibu Mega dan Pak Prabowo satu pasangan, dalam Pilgub DKI juga Gerindra dan PDIP sudah bersatu mempromosikan Jokowi," lanjut Usman Hamid.

Lihat videonya mulai menit ke-3:26:

Adian Napitupulu Debat dengan Arif Poyuono soal Prabowo Subianto jadi Pembantu Presiden

Perdebatan terjadi antara politisi PDIP, Adian Napitupulu dengan Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono.

Adian Napitupulu kekeh menjelaskan bahwa Prabowo Subianto yang kini merupakan Menteri Pertahanan merupakan pembantu Presiden Jokowi.

• Dukung Jokowi, Farhat Abbas Ucapkan Selamat pada Prabowo Subianto yang Terpilih Jadi Menhan: Menawan

Sedangkan, Arief Poyuono ogah menyebut Prabowo Subianto sebagai pembantu Jokowi.

Mulanya, Adian meminta agar masyarakat jangan khawatir dengan banyaknya partai yang masuk ke dalam koalisi pemerintahan.

Menurutnya, sedikit atau banyaknya partai oposisi, kritik pada pemerintah masih tetap akan terus berlanjut.

Apalagi dengan berkembangnya teknologi, terutama media sosial.

"Jangan kemudian khawatir bahwa ketika kemudian oposisinya kecil, sedikit, lalu pengawasannya jadi hilang sama sekali."

"Kemajuan teknologi sekarang itu berkah bagi ilmu demokrasi, semua orang bisa mengontrol siapapun," jelas Adian dikutip TribunWow.com dari channel YouTube Najwa Shihab.

Namun, ia menolak adanya pandangan bahwa nantinya Partai Gerindra akan kritis pada pemerintah seperti biasanya.

"Lebih menariknya apa yang ditanyakan Mbak Nana tadi mungkin enggak Partai Gerindra tetap kritis sementara Ketua Umumnya pembantu Presiden?,"

"Nggak mungkin, nggak mungkin. Kenapa? Pembantu," tegas Adian.

• Media Asing Soroti Prabowo yang Jabat Menteri Jokowi, Sebut Indonesia Marah hingga Musuh Jadi Sekutu

"Ya tetap kritis dong," bantah Arif Poyuono yang duduk di sampingnya.

Menurut Adian, kekritisan Partai Gerindra akan hilang lantaran Prabowo Subianto kini menjadi menteri.

Sedangkan, menteri bertugas membantu presiden.

Namun, Arif menolak penggunaan istilah pembantu hingga terjadilah perdebatan antar keduanya.

Bahkan, mereka terlihat saling tunjuk mempertahankan argumen masing-masing.

"Ya tetap pembantu juga," kata Adian

"Bukan pembantu, pengabdi pada negara," balas Arif.

"Pengabdi ya pembantu," kata Adian

"Ya abdi ya mbantu," imbuhnya. (TribunWow.com/Mariah Gipty)

WOW TODAY: