Kabinet Jokowi
Beri Nilai Kabinet Jokowi 6, Yunarto Wijaya Sindir soal Rangkap Jabatan: Terlalu Banyak Tanda Tanya
Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya memberikan penilaian terkait komposisi barisan kabinet Jilid II Presiden Joko Widodo.
Penulis: Roifah Dzatu Azma
Editor: Claudia Noventa
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya memberikan penilaian terkait komposisi barisan kabinet Jilid II Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dikutip TribunWow.com, hal ini diungkapkan Yunarto Wijaya saat menjadi narasumber dalam tayangan Mata Najwa di Trans7, Rabu (23/10/2019).
• Mafud MD Sebut Jokowi Izinkan Menkopolhukam Batalkan Kebijakan Menteri di Bawahnya
Dalam forum itu hadir pula Ketua DPP PKS Aboe Bakar Al-Habsyi serta Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Puyuono.
Yunarto Wijaya memberikan nilai enam untuk kabinet Jokowi yang sebelumnya mendapat nilai 5,5, dari Aboe Bakar.
Sedangkan Arief Puyuono tadinya memberikan nilai 9,9.
"Kalau nilai, saya ingin mengatakan enam, sedikit lebih baik dari (nilai) PKS. Tapi elestisitas ini sangat tinggi. 6 itu bisa 4, dia bisa juga ke 8 atau 9 walaupun agak sulit untuk 9,9 seperti mas Arief Puyuono (Gerindra)," ujar Yunarto Wijaya.
Ia lantas menyimpulkan bahwa kabinet Jokowi menurutnya banyak menyisakan tanda tanya.
"Saya ingin menyimpulkan satu kalimat, kabinet ini menyisakan tanda tanya. Terlalu banyak tanda tanya yang tersisa dengan apa yang coba ditunjukkan," katanya.
Menurutnya hal ini bukan dari posisi menteri yang diberikan kepada tokoh, namun jauh dalam itu.
"Bukan hanya masalah persen mengenai mengenai menteri agama berasal dari militer, lalu Nadiem di posisi Mendiknas. Tapi pertanyaan lebih jauh dari itu," paparnya.
Ia mengkritik kebijakan Jokowi terkait tak diikutkannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lalu adanya menteri yang diizinkan rangkap jabatan.
• Pimpin Rapat Perdana Kabinet Baru, Jokowi Beri Pesan untuk Para Menteri: Kalau Mau Debat Silakan
Diketahui tiga menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang baru saja dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) diketahui masih menjabat sebagai ketua umum partai politik.
"Secara sistemik misalnya. Tidak diikutsertakan KPK, diperbolehkannya rangkap jabatan," ujar Yunarto.
"Ini mungkin tidak bisa di-jugde secara sepihak tapi menimbulkan tanda tanya apa yang sedang coba dibangun budaya baru oleh Jokowi."
Kemudian ia menelisik terkait dengan Jokowi yang tidak bisa mendobrak sistim presidensial yang multi partai.
