Breaking News:

Kabinet Jokowi

Yasonna Laoly Mengaku Kembali Bertugas di Posisi Menteri yang Sama, Beberkan Tugas Baru dari Jokowi

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ikut dipanggil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia kembali terpilih menjadi menteri.

Kompas.com
Menkumham, Yasonna Hamonangan Laoly saat tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (3/7/2017). Yasona Laoly menjelaskan ketentuan itu berhubungan dengan seseorang yang dengan sengaja menujukkan alat kontrasepsi dan menunjukkan cara mendapatkannya bagi anak-anak. 

TRIBUNWOW.COM - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ikut dipanggil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Diketahui, Jokowi tengah memanggil sejumlah tokoh terkait penyusunan kabinet, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2019) siang.

Dikutip TribunWow.com dari kompas tv live, Selasa (22/10/2019), Yasonna menuturkan dirinya kembali ditunjuk oleh Jokowi untuk menjadi Menkumham.

Refly Harun Sebut Posisi Menteri yang Cocok untuk Mahfud MD, Kecewa jika di Menkumham

"Bapak presiden meminta saya untuk membantu kembali," ujar Yasonna, Selasa (22/10/2019).

Ia lantas membocorkan sejumlah topik yang dibicarakannya, berkaitan dengan Omnibus Law.

Omnibus Law merupakan sebuah UU yang dibuat untuk menyasar isu besar yang ada di suatu negara.

"Kami berdiskusi banyak beliau meminta agar dua Omnibus Law yang disampaikan Beliau pada pidato pertama Beliau di MPR, bisa betul-betul disampaikan dengan segera dan bisa berkoordinasi juga dengan kementerian lembaga terkait dengan Omnibus Law ini," ujar Yasonna.

Ia juga diminta untuk memotong aturan-aturan yang bisa menghambat investasi.

"Kemudian di regulasi secara khusus juga mengenai peraturan-peraturan baik di kementerian untuk mempercepat investasi, untuk memudahkan perizinan termasuk juga berdiskusi tentang perda-perda," sebut Yasonna.

Kaget Dengar Prabowo Mau Jadi Menteri, Ketua DPP PAN: Enggak Kebayang Nanti Rapat dengan Komisi I

Pembahasan yang dibicarakannya lagi mengenai peraturan daerah yang akan dipertegas.

"Di mana perda itu dapat mendorong pertumbuhan dan kalau ada tumpang tindih atau menghalangi kita selesaikan nanti, kita cari solusi yang terbaik untuk itu," paparnya.

"Apakah perda itu dibatalkan melalui peraturan presiden, pokoknya perda juga kita harmonisasi."

"Jangan sampai ada daerah yang punya perda bertentangan dengan arah kebijakan nasional kita."

"Itu kemudian kita juga melihat agar bagaimana pelayanan imigrasi berjalan dengan baik khususnya masih ada keluhan tentang orang asing, masuk," ungkap Yasonna.

Selain itu permaslaah lapas yang dipenuhi dengan narapidana dengan kejahatan penyalahgunaan narkotika.

"Dan kita berbicara juga hampir 50 persen penghuni lapas adalah pelaku kejahatan narkotika, harus dicari akarnya."

"Karena kita yang sekarang ini bisa berpotensi kalau kejahatan narkotika ini betul-betul mengganggu kita," ujarnya.

Yasonna Laoly
Yasonna Laoly (Ilham Rian Pratama/Tribunnews.com)

Berdasarkan pantauan TribunWow.com, hingga Selasa (22/10/2019) pukul 16.00 WIB, Jokowi memanggil tokoh dari parpol maupun non parpol.

Mereka yang sudah dipanggil Jokowi pada Senin (21/10/2019) di antaranya;

1. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD

Halaman
123
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved