Pelantikan Jokowi dan Maruf Amin
Jelang Pelantikan Presiden 2019-2024, KontraS: Soal HAM, Jokowi Ingkar Janji
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengkritik janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) di masa kepemimpinan selama lima tahun.
Penulis: Roifah Dzatu Azma
Editor: Claudia Noventa
lihat foto
Rapor Merah dari Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI)
Dikutip TribunWow.com dari bbc.com, Minggu (20/102/019), Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur menuturkan memberi rapor merah untuk Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko polhukam), Wiranto.
Ia mengatakan pada tahun 2018 YLBHI mencatat luas konflik agraria sepanjang tahun 2018 mencapai 488.404 hektare.
Laporan itu menyebut penggusuran masyarakat terjadi di mana-mana di kota-kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta hingga Sulawesi Utara.
"Di berbagai daerah, dengan alasan infrastruktur, (pemerintah) menggusur rakyat tanpa partisipasi masyarakat atau memberikan solusi yang lebih baik untuk mereka," ujar Isnur.
• Jelang Pelantikan Presiden, 130 Pedagang Sajikan Ribuan Porsi Nasi Goreng Gratis untuk Masyarakat
Dilanjutkannya, dua tahun setelah Jokowi dilantik menjadi presiden, penggusuran di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan melibatkan polisi dan tentara.
Menurutnya, isu-isu yang memerlukan pendekatan secara kemanusiaan, di tangan pemerintah Jokowi, seringkali melakukan pendekatan secara keamanan.
Contohnya, pengiriman pasukan militer ke Nduga, Papua.
Ia juga menilai penyelesaian kasus-kasus HAM pelanggaran masa lalu yang tidak bergerak sama sekali dalam periode pertama Jokowi.
Pelantikan Jokowi dan Ma'ruf Amin
Berdasarkan rilis resmi dari MPR RI yang diterima TribunWow.com pelantikan akan diawali dengan Sidang Paripurna MPR RI.
Sidang itu dalam rangka pelantikan presiden dan wakil presiden hasil Pemilu 2019 diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya pada pukul 14.30 WIB.
Lalu Ketua MPR Bambang Soesatyo memimpin untuk mengheningkan cipta dan dilanjutkan dengan membuka Sidang Paripurna.
Selanjutnya Pimpinan MPR membacakan keputusan KPU dan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden serta penandatanganan berita acara pelantikan dan penyerahan berita acara pelantikan oleh pimpinan MPR.
Selanjutnya dengan pertukaran tempat duduk wakil presiden dari Jusuf Kalla ke Ma'ruf Amin.
