Demo Tolak UU KPK Hasil Revisi Bubar, Ketua BEM Akui Sempat Ditawari Uang hingga Didatangi Polisi

Orator tersebut juga mengatakan tak hanya pihak kepolisian yang berusaha menghalangi mahasiswa melakukan unjuk rasa. 

Ia menyebut pihak kampus juga enggan memberikan izin bagi mahasiswanya melakukan unjuk rasa.

"Bukan cuma polisi nih. Ternyata dari kampus juga, Senin kemarin rektor-rektor kampus kita itu kumpul. Apa yang dibahas?," ucap sang orator.

"Jangan ada yang mengizinkan mahasiswa turun ke jalan."

Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan terkait Undang-undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi yang mulai berlaku Kamis (17/10/2019).

Para mahiswa meminta Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK. 

Meksipun tak ditandatangani presiden, UU KPK hasil revisi tersebut secara otomatis berlaku terhitung 30 hari setelah disahkan di sidang paripurna DPR, 17 September 2019 lalu.

• Izinkan Demo Jelang Pelantikan Jokowi-Maruf Amin, Kapolri: Kalau Damai-damai Saja, Kita Tak Masalah

• Jelang Pelantikan Presiden-Wapres Jokowi-Maruf, Polri: Kami Tidak akan Terbitkan Izin Aksi Demo

Untuk mengamankan aksi demo tersebut, pihak kepolisian bahkan memasang kawat berduri di sekitar Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Selain kawat berduri, sebuah mobil pengurai massa (Raissa) juga dipersiapkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa.

Aparat Ditlantas Polda Metro Jaya juga telah menutup sejumlah ruas jalan menuju Istana Negara.

Setelah massa unjuk rasa meninggalkan kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat akan segera dibuka kembali.

"Akan segera dibuka, secepatnya, ya. Mereka (mahasiswa) bubar, kami akan buka," ucap Kapolsek Gambir, Kompol Wiraga, Kamis (17/10/2019).

Wiraga juga menyatakan kawat beduri yang dipasang di kawasan Patung Kuda juga segera dibuka agar bisa dilalui kendaraan. (TribunWow.com)