Demo saat Pelantikan Kini Diperbolehkan, Masinton Pasaribu: Jokowi Komitmen pada Demokrasi

Sebab pembatasan aksi unjuk rasa hanya bersifat situasional dan tidak permanen.

Terlebih pelantikan akan dihadiri oleh para petinggi berbagai negara sehingga ketertibannya harus dijaga.

"Karena Indonesia merupakan bagian dari negara demokrasi terbesar maka momen pelantikan ini akan mendapat perhatian dunia internasional," tuturnya.

• Jelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Ketua MPR Pastikan Acara Berjalan Aman dan Kondusif

Pelarangan Demo

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono sempat menyebut tidak akan ada izin demo pada 15-20 Oktober 2019.

"Tentunya bahwa dengan adanya pelantikan tersebut, dari Polda Metro Jaya, Bapak Kapolda sudah menyampaikan," ujar Argo, Selasa (15/10/2019).

"Kita ada diskresi kepolisian yang disampaikan bahwa tidak akan menerbitkan STTP antara tanggal 15 sampai dengan 20 (Oktober)."

Argo berharap tidak ada aksi unjuk rasa, terlebih yang berujung kericuhan seperti yang terjadi akhir September 2019 lalu.

"Kita berharap tidak ada unjuk rasa sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan (pelantikan) dengan baik dan lancar," harap Argo.

"Tentunya ini semua untuk kebaikan dan kelancaran kegiatan tersebut."

Untuk mengamankan pelantikan, sebanyak 31 ribu personel gabungan TNI, Polri, dan pemerintah daerah diterjunkan.

Rencananya, pelantikan akan digelar di Kompleks Gedung DPR dan MPR RI, Jakarta Pusat, pada 20 Oktober 2019.

• Karnaval Budaya setelah Pelantikan Presiden 20 Oktober 2019 Dipastikan Batal karena Dilarang Jokowi

Argo menyebut penerjunan puluhan ribu personel itu untuk memberikan rasa aman terhadap masyarakat.

Selain itu, personel gabungan juga akan mengamankan para tamu kepala negara yang akan menghadiri pelantikan.

"Dengan adanya pelantikan tersebut, untuk menjaga harkat dan martabat negara karena diliput media asing dan juga dihadiri oleh pimpinan negara-negara sahabat dan negara asing," tuturnya.