Jelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Ketua MPR Pastikan Acara Berjalan Aman dan Kondusif

TRIBUNWOW.COM - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo mengatakan bahwa pelantikan presiden dan wakil presiden pada Minggu (20/10/2019) akan berjalan dengan aman dan kondusif.

Hal tersebut disampaikan oleh Bambang Soesatyo setelah menggelar rapat koordinasi bersama unsur pimpinan DPR dan DPD terkait pengamanan pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dikutip TribunWow.com dari channel YouTube Metrotvnews, Rabu (16/10/2019).

Bambang Soesatyo mengatakan dari penjelasan Kepala Polri, Panglima TNI, dan Kepala Badan Intelijen Negara keamanan (BIN) pada pelantikan nanti masalah keamanan bisa diatasi.

"Dari penjelasan beliau-beliau, penjelasan dari bapak Panglima (TNI), penjelasan dari bapak Kapolri dan penjelasan dari Kepala BIN ( Badan Intelijen Negara)," kata Bambang Soesatyo.

• Karnaval Budaya setelah Pelantikan Presiden 20 Oktober 2019 Dipastikan Batal karena Dilarang Jokowi

"Bahwa situasi keamanan kondusif dan masih bisa diatasi dan diantisipasi dengan segala kemungkinannya untuk acara tanggal 20 (Oktober) jam 14.00 dapat berjalan dengan aman dan tertib," sambungnya.

Bambang Soesatyo menjelaskan bahwa aparat keamanan juga akan melakukan antisipasi dengan mengamankan titik keberangkatan presiden sampai ke Istana Negara.

Ia menambahkan bahwa TNI dan Kapolri sudah mempersiapkan seluruh kelengkapan dan peralatan untuk mengamankan acara pelatikan presiden dan wakil presiden.

"Mulai dari titik keberangkatan presiden sampai ke DPR, kemudian DPR ke istana sudah diantisipasi dengan beberapa kekuatan penuh dengan seluruh kelengkapan dan peralatan keamanan yang ada yang akan disiapkan oleh panglima TNI dan Kapolri," jelasnya.

Sementara itu, Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya sepakat tidak mengeluarkan izin untuk warga yang berniat menggelar aksi demo menjelang dan pada saat pelantikan presiden dan wakil presiden. 

Diketahui bahwa larangan melakukan aksi demo itu dimulai pada Selasa (15/10/2019) hingga Minggu (20/10/2019).

Pangdam Jaya Mayjen Eko Margiyono mengatakan apabila ada pihak yang menggelar aksi unjuk rasa maka mereka dianggap ilegal, dari channel YouTube KompasTV.

• Polda Sulsel Izinkan Masyarakat Demo Jelang Pelantikan Presiden 2019

"Kami hanya ingin menyampaikan bahwa sesuai dengan instruksi kepada pihak kapolda dan pada kami Kodam Jaya bahwa pada tanggal 20 (Oktober) pemberitahuan adanya unjuk rasa itu tidak akan diproses," jelas Eko.

"Sehingga kalaupun ada yang berunjuk rasa itu adalah bahasanya tidak resmi atau ilegal," sambungnya.

Eko mengatakan bahwa pihaknya sudah menyiapkan aparat keamanan di sekitaran Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta.

"Oleh karena itu kita sudah menyiapkan parameter yang sudah ada di sekitaran gedung DPR MPR ini kita sudah buat pengamanan," jelasnya.