30 Ribu Personel Gabungan TNI-Polri Gelar Apel, Panglima TNI Ungkap Lapisan Pengamanan Pelantikan

TRIBUNWOW.COM - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian menggelar apel pasukan pengamanan pelantikan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, Kamis (17/10/2019) pagi.

Dilansir TribunWow.com dari siaran langsung kanal YouTube KOMPASTV, Kamis (17/10/2019), apel itu dihadiri 30 ribu personel gabungan TNI dan Polri di Monas, Jakarta Pusat.

Setelah apel selesai, Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai inspektur upacara didampingi Tito Karnavian memberikan keterangan pers di antaranya terkait lapisan pengamanan.

• Demo saat Pelantikan Kini Diperbolehkan, Masinton Pasaribu: Jokowi Komitmen pada Demokrasi

Panglima TNI menyatakan pihaknya dan Polri siap untuk mengamankan jalannya pelantikan presiden dan wakil presiden.

Pihak TNI terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang diwakili oleh Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI Wuspo Lukito.

"Kami semua menyatakan bahwa Panglima TNI, Kapolri, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara yang diwakili oleh Wakasal menyatakan siap untuk melaksanakan tugas pengamanan tersebut," ujar Hadi Tjahjanto.

Hadi Tjahjanto menyebut penerjunan personel ke beberapa wilayah sudah dimulai pada Kamis (17/10/2019).

• Ahok akan Hadiri Pelantikan Jokowi-Maruf Amin: Kalau Ada Undangan Wajib Hadir

"Pengamanan mulai dilaksanakan hari ini, pasukan insert ke wilayah-wilayah sesuai dengan tanggung jawabnya," kata Hadi Tjahjanto.

Hadi Tjahjanto menjelaskan 30 ribu pasukan yang dibagi menjadi beberapa lapisan dan personel dengan tanggung jawab masing-masing.

Mulai dari Paspampres, TNI, hingga gabungan TNI-Polri.

"Pasukan yang dilibatkan 30 ribu, dengan usulan tugas: ring satu dilaksanakan dan di bawah tanggung jawab Paspampres," terang Hadi Tjahjanto.

"Ring dua di bawah tanggung jawab TNI, dan ring tiga adalah di bawah tanggung jawab gabungan antara TNI, Polri, dan unsur lainnya," lanjutnya.

Berikut siaran langsungnya:

• Jelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI, Ini Jawaban MPR saat Beri Undangan Resmi untuk SBY

Jokowi Izinkan Demo saat Pelantikan

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Kamis (17/10/2019), Jokowi mengizinkan massa untuk melakukan aksi demonstrasi menjelang pelantikan.

Sebelumnya, Polri sempat menegaskan tak akan menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) aksi demo menjelang pelantikan Jokowi dan Ma'ruf Amin.

Namun, ternyata Jokowi tidak mempermasalahkan rencana demokrasi pada saat acara pelantikan 20 Oktober 2019 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Jokowi setelah bertemu pimpinan MPR di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

"Loh namanya demo, dijamin konstitusi," ujar Jokowi sambil tersenyum.

Jokowi sampai dua kali menegaskan bahwa dirinya tidak melarang adanya aksi unjuk rasa.

• Jelang Pelantikan Presiden, Jokowi Izinkan Demonstrasi dan Sodorkan Permintaan Ini

Awak media kemudian bertanya mengenai pihak kepolisian yang melarang demonstrasi saat pelantikan.

"Tanya Kapolri," jawab Jokowi.

Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu menganggap sikap Jokowi ini sebagai tindakan menghormati perbedaan dengan membiarkan masyarakat menyampaikan aspirasinya.

"Itu menegaskan kejelasan sikap dan komitmen Presiden Jokowi terhadap demokrasi dan tetap menghormati berbagai perbedaan," ujar Masinton Pasaribu, Rabu (16/10/2019).

"Karena demonstrasi merupakan sarana penyampaian aspirasi," imbuhnya.

Bagi Masinton Pasaribu, aksi demo nantinya akan diawasi oleh personel gabungan Polri dan TNI yang bertanggungjawab mengamankan seluruh proses pelantikan.

"Apalagi tamu-tamu perwakilan dari berbagai negara akan hadir mengikuti prosesi acara pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih,” ujar Masinton Pasaribu.

• Jelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI, Jokowi Minta Digelar dengan Sederhana

Anggota Fraksi PDIP ini menegaskan pembatasan demonstrasi menjelang pelantikan bukan berarti melarang masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.

Sebab pembatasan aksi unjuk rasa hanya bersifat situasional dan tidak permanen.

Terlebih pelantikan akan dihadiri oleh para petinggi berbagai negara sehingga ketertibannya harus dijaga.

"Karena Indonesia merupakan bagian dari negara demokrasi terbesar maka momen pelantikan ini akan mendapat perhatian dunia internasional," tuturnya.

(TribunWow.com/Ifa Nabila)