Pelantikan Jokowi dan Maruf Amin
30 Ribu Personel Gabungan TNI-Polri Gelar Apel, Panglima TNI Ungkap Lapisan Pengamanan Pelantikan
Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian gelar apel pengamanan pelantikan di Monas. Berikut lapisan pengamanan, Paspampres terlibat
Penulis: Ifa Nabila
Editor: Tiffany Marantika Dewi
lihat foto
Sebelumnya, Polri sempat menegaskan tak akan menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) aksi demo menjelang pelantikan Jokowi dan Ma'ruf Amin.
Namun, ternyata Jokowi tidak mempermasalahkan rencana demokrasi pada saat acara pelantikan 20 Oktober 2019 mendatang.
Hal tersebut disampaikan Jokowi setelah bertemu pimpinan MPR di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/10/2019).
"Loh namanya demo, dijamin konstitusi," ujar Jokowi sambil tersenyum.
Jokowi sampai dua kali menegaskan bahwa dirinya tidak melarang adanya aksi unjuk rasa.
• Jelang Pelantikan Presiden, Jokowi Izinkan Demonstrasi dan Sodorkan Permintaan Ini
Awak media kemudian bertanya mengenai pihak kepolisian yang melarang demonstrasi saat pelantikan.
"Tanya Kapolri," jawab Jokowi.
Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu menganggap sikap Jokowi ini sebagai tindakan menghormati perbedaan dengan membiarkan masyarakat menyampaikan aspirasinya.
"Itu menegaskan kejelasan sikap dan komitmen Presiden Jokowi terhadap demokrasi dan tetap menghormati berbagai perbedaan," ujar Masinton Pasaribu, Rabu (16/10/2019).
"Karena demonstrasi merupakan sarana penyampaian aspirasi," imbuhnya.
Bagi Masinton Pasaribu, aksi demo nantinya akan diawasi oleh personel gabungan Polri dan TNI yang bertanggungjawab mengamankan seluruh proses pelantikan.
"Apalagi tamu-tamu perwakilan dari berbagai negara akan hadir mengikuti prosesi acara pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih,” ujar Masinton Pasaribu.
• Jelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI, Jokowi Minta Digelar dengan Sederhana
Anggota Fraksi PDIP ini menegaskan pembatasan demonstrasi menjelang pelantikan bukan berarti melarang masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
Sebab pembatasan aksi unjuk rasa hanya bersifat situasional dan tidak permanen.
Terlebih pelantikan akan dihadiri oleh para petinggi berbagai negara sehingga ketertibannya harus dijaga.
"Karena Indonesia merupakan bagian dari negara demokrasi terbesar maka momen pelantikan ini akan mendapat perhatian dunia internasional," tuturnya.
(TribunWow.com/Ifa Nabila)
