KPK Tak Dilibatkan dalam Pemilihan Menteri, ICW Singgung Sinyal Keretakan Hubungan dengan Presiden

TRIBUNWOW.COM - Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch ( ICW) Donal Fariz menyatakan tidak dilibatkannya KPK dalam pemilihan Menteri Kabinet Kerja Jilid II menandakan hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan lembaga antirasuah itu sedang tidak baik.

Seperti diketahui, KPK mengaku tak dilibatkan Jokowi untuk menelusuri rekam jejak 34 calon menteri Kabinet Kerja jilid II.

Dilansir TribunWow.com dari Kompas.com, Senin (14/10/2091), Donal Fariz mengaku meyayangkan sikap Jokowi itu.

• Zulkifli Hasan Bantah Bahas Peluang PAN Masuk Kabinet, Jokowi Justru Mengakui Ada Pembicaraan

• Wanita Penyebar Video Ancaman Penggal Kepala Jokowi Divonis Bebas, Langsung Sujud Syukur

"Menurut saya, (itu) sinyal bahwa komunikasi presiden dengan KPK itu terganggu atau dalam fase yang buruk," ucap Donal, Senin (14/10/2019).

Meskipun begitu, Donal mengaku tak terkejut dengan hal tersebut.

Menurutnya, selama satu tahun ini hubungan Jokowi dan KPK memang kurang baik.

Hal itu diperkuat dengan tidak dilibatkannya KPK dalam revisi Undang-Undang KPK. 

Lebih lanjut ia menjelaskan, tidak dilibatkannya KPK dalam penyusunan menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin justru akan merugikan presiden.

Donal menyatakan, KPK sama sekali tidak dirugikan jika tak dilibatkan dalam penelusuran rekam jejak calon menteri.

"Kita menyayangkan Presiden Jokowi tak konsisten dengan pola-pola penyusunan kabinet," ucap Donal.

"Tetapi itu dampaknya bukan kepada KPK, tapi kepada Jokowi."

Keretakan hubungan Jokowi dengan KPK itu dinilainya dipicu karena pemerintah selama ini kurang terbuka.

Donal menegaskan selama ini KPK sudah berusaha meminta untuk dilibatkan dalam revisi UU KPK.

Namun, faktanya pemerintah tak menghiraukan hal itu. 

"Tadi kan di level istana sebenarnya komunikasi ini tersumbat, bukan di level presiden loh, itu penting membedakannya," kata Donal.

"Di level istana menurut saya komunikasinya tersumbat, bukan di level pimpinan."

Sementara itu, dilansir TribunWow.com dari Tribunnews.com, Senin (14/10/2019), Wakil Ketua KPK Laode M Syarief berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih orang yang tepat untuk dijadikan menteri lima tahun ke depan

Laode menyatakan KPK tak akan ikut campur terkait susunan Kabinet Kerja jilid II.

"Itu hak prerogatif Presiden," ucap Laode, Senin (14/10/2019).

Ia mempercayai Jokowi dapat memilih sosok orang yang tepat untuk dijadikan menteri.

"Kita berharap bahwa beliau cukup paham untuk mengetahui mana calon menteri yang mempunyai rekam jejak yang baik atau tidak," imbuh Laode.

• Kini Ada Tol Langit, Jokowi: Jangan Sampai Data dan Selera Pasar Kita Diketahui Negara Lain

• Ada Risiko Politik dalam Pengeluaran Perppu UU KPK, Feri Amsari: Presiden Harus Pentingkan Rakyat

Meskipun tak dilibatkan dalam pemilihan menteri, Laode mengaku berharap sosok yang dipercaya Jokowi menjadi menteri memiliki integritas yang baik.

"Kita (KPK) tidak diikutkan, tetapi kita berharap bahwa yang ditunjuk oleh Presiden adalah orang-orang yang mempunyai track record yang bagus, dari segi integritas tidak tercela," ujar Laode.

Jokowi sebelumnya melibatkan KPK dalam pemilihan menteri di Kabinet Kerja jilid I periode 2014-2019.

Saat itu, Jokowi meminta bantuan KPK untuk menelusuri rekam jejak para menteri pilihannya.

Namun, berbeda dengan tahun ini, Jokowi tak melibatkan KPK dalam memilih menteri Kebinet Kerja jilid II.

Sementara itu, Jokowi telah mengonfirmasi para menteri yang tergabung Kabinet Kerja jilid II telah rampung dipilih.

Meskipun begitu, Jokowi menyatakan adanya kemungkinan perubahan susunan kabinet seusai ia bertemu dengan Mantan Presiden ke-5 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat (11/20/2019) lalu.

"Mungkin ada beberapa pertimbangan, masih bisa," ucap Jokowi, Jumat (11/10/2019).

Jokowi mulanya menyebut 34 menteri pilihannya akan diumumkan seusai dirinya dan Ma'ruf Amin dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) pada 20 Oktober 2019 mendatang.

Namun, Jokowi juga tak menutup kemungkinan apabila pengumuman susuan kabinet itu akan dilakukan lebih awal.

Seperti diketahui, pelantikan presiden dan wakil presiden 2019-2024 akan digelar pada Minggu (20/10/2019) mendatang.

• Inilah Target yang Tak Bisa Dicapai Jokowi di Periode Pertama Menjabat sebagai Presiden

• Resmikan Tol Langit Palapa Ring, Jokowi: Jangan Diapakai untuk Fitnah

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo memastikan pelantikan akan digelar pada pukul 14.30 WIB, seperti dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Senin (14/10/2019).

"Kami sudah memutuskan dan menyetujui pelantikan presiden dan wakil presiden hasil Pemilu 2019 untuk periode 2019-2024 itu disepakati akan dilaksanakan pada 20 Oktober jam 14.30 WIB," ucap Bambang Soesatyo, Rabu (9/10/2019).

Bambang Soesatyo mengatakan pihaknya akan menggelar rapat koordinasi yang turut mengundang Panglima TNI, Kapolri, Badan Intelijen Negara (BIN), Menteri Luar Negeri, dan Sekretariat Negara.

Rapat tersebut disebut Bambang Soesatyo digelar terkait persiapan pelantikan Jokowi dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden RI 2019-2024.

"Dan besok kami akan melakukan rapat koordinasi dengan mengundang Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Menlu, dan Setneg untuk memastikan soal keamanan dan protokoler," ucapnya.

(TribunWow.com/Jayanti Tri Utami)