Feri Amsari Sampaikan Keraguan pada MK, Johnny Plate: Ahli Jangan Buat Kebohongan Publik, Mohon Maaf

TRIBUNWOW.COM - Direktur Pusaka Universitas Andalas, Feri Amsari menyatakan keraguannya terhadap Mahkamah Konstitusi (MK).

Feri Amsari merasa ada yang janggal  karena MK menggelar sidang pertama Undang-undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi 2 minggu lebih awal.

Menurutnya, kecurigaan itu semakin bertambah karena hakim MK dipilih oleh presiden dan DPR.

Hal itu disampaikan Feri Amsari saat menjadi bintang tamu dalam acara 'Mata Najwa', Rabu (9/10/2019).

• Arteria Dahlan Tanggapi Survei LSI soal Perppu KPK, Najwa Shihab Beri Sindiran: DPR Paham Segala Hal

• Jawaban Ali Ngabalin soal Penerbitan Perppu KPK, Ingin Berikan Pembelajaran pada Masyarakat

Mulanya Politisi Partai Nasdem, Johnny G Plate menyebut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK yang mungkin dikeluarkan presiden bisa saja kembali ditolak oleh DPR.

Johny menyebut hal itu dapat kembali memicu demonstrasi mahasiswa yang berakhir ricuh.

"Ya berarti bergerak lagi, men-trigger mahasiswa berpindah dari presiden ke DPR, ribut bakar-bakar lagi, korban lagi, kenapa itu (Perppu KPK) harus ditempuh?," tanya Johnny.

Ia menyebut langkah yang paling tepat untuk menyelesaikan polemik RUU KPK adalah dengan melakukan yudicial review di MK.

"Untuk negara ini solusi yang tepat yang tenang yang damai dan kepastian hukumnya jelas, judicial review di MK," terang Johnny.

Johnny menyatakan mahasiswa saat ini  telah mulai menempuh langkah yudicial review untuk membatalkan UU KPK hasil revisi. 

Untuk itu menurutnya, saat ini masyarakat tak perlu memaksa Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengeluarkan Perppu KPK.

"Jelas sekali kenapa itu tidak menjadi pilihan, dan saya yakin itu sudah disiapkan juga pasti sebagai alternatif sudah disiapkan, mahasiswa sudah ke sana (MK)," ujar Johnny.

"Sekarang jangan paksa-pakasa presiden lah biar presiden tenang untuk menentukan pilihannya."

Mendengar pernyataan tersebut, Feri Amasari lantas menyampaikan pendapatnya.

Menurutnya, masyarakat tak pernah memaksa presiden mengeluarkan Perppu KPK.