Kabinet Jokowi
Daftar 5 Menteri yang Disebut Faisal Basri Tak Layak dan Harus Diganti, Ada Pembisik Jokowi
Faisal Basri menyebut ada beberapa menteri yang menurutnya memiliki kinerja paling buruk.
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Bursa menteri Kabinet Kerja Jilid II semakin santer dibicarakan, menyusul waktu pelantikan presiden dan wakil presiden yang bakal dilangsungkan pada 20 Oktober 2019 nanti.
Ada beberapa menteri yang dianggap layak dan patut dipertahankan di pemerintahan periode 2019-2024 mendatang.
Akan tetapi, ada juga yang sebaliknya, seperti yang disampaikan ekonom senior Faisal Basri, ada beberapa menteri memiliki kinerja terburuk, sehingga harus diganti.
• Soal Jatah Menteri, Arief Poyuono Sebut Gerindra Dapat Tawaran dari Jokowi
Dilansir oleh TribunWow.com dari tayangan KompasTV, Minggu (6/10/2019), Faisal Basri menyebut kinerja mereka paling parah dan merugikan negara.
Siapa saja mereka?
Diketahui, dalam memilih menteri, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki sejumlah kriteria.
Di antaranya mampu mengeksekusi program, berani mengambil keputusan, dan memiliki integritas.
Terkait hal itu, pertama, Faisal Basri menyebut kementerian dengan kinerja terparah adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM).
Oleh karena itu, Menteri ESDM Ignasius Jonan disebut satu di antara menteri yang wajib diganti.
"Kalau kita lihat dari prestasi, paling parah adalah menteri ESDM dan wakilnya (Arcandra Tahar)," ujar Faisal Basri.
"Karena kita lihat makin lama makin memburuk, iklim investasi makin enggak karu-karuan, KKN-nya makin merajalela, tidak jelas," sambungnya.
Ia juga menyebut proses-proses tender proyek di Kementerian ESDM banyak yang tidak terbuka.
"Anda mau bilang Pak Iganius Jonan harus pamitan?," tanya pembawa acara.
"Wajib diganti, bersama-sama dengan wakilnya," ujar Faisal Basri.
"Nah, wakilnya ini pembisik Pak Jokowi yang ngaco, yang membuat kebijakan-kebijakan jadi kacau gitu kan," imbuhnya.
"Anda melihat seperti itu?," tanya pembawa acara.
• Muncul Narasi Pemakzulan di Tengah Tekanan pada Jokowi soal Perppu KPK, Syamsuddin Haris: Konyol
"Kacau sekali, terbukti gross split itu menurunkan jumlah ladang minyak yang memiliki keekonomian," jawab Faisal Basri.
