Terkini Nasional
Beredar Isu Hoaks Ahok dan Antasari Azhar Dipilih Jadi Dewan Pengawas KPK, ICW Beri Tanggapan
Beredar isu yang menyebutkan Ahok dan Antasari Azhar, yang disebut telah dipilih sebagai Dewan Pengawas KPK. Ini kata peneliti ICW.
Editor: Rekarinta Vintoko
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Beredar isu yang menyebutkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar, yang disebut telah dipilih sebagai Dewan Pengawas KPK.
Kabar ini beredar luas di media sosial dan pesan aplikasi WhatsApp.
Dalam kabar yang beredar, terdapat sebuah unggahan konten yang memuat foto yang disertai tulisan, "Selamat dan Sukses Kami Ucapkan atas Terpilihnya Basuki Tjahaja Purnama dan Antasari Azhar Sebagai Dewan Pengawas KPK. Musnahkan Kelompok Taliban di tubuh KPK Agar tidak dijadikan untuk kepentingan politik".
• 5 Fakta Penemuan Mayat Wanita Hamil di Sulbar, Istri Mantan TNI hingga Dipastikan Korban Pembunuhan
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai konten semacam itu merupakan informasi palsu atau hoaks.
Kurnia pun mengungkap sejumlah alasan kenapa informasi semacam itu patut disebut sebagai hoaks.
"Banyak sekali hoaks yang beredar ya, di media sosial. Padahal UU KPK yang baru (hasil revisi) kan belum disahkan, dan belum bisa diterapkan," kata Kurnia saat ditemui di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, Minggu (6/10/2019).
• Sebelum Tembak Mati Istri lalu Bunuh Diri, Aiptu Pariadi Masih Sempat Ikut Penggerebekan Narkoba
Ketentuan Dewan Pengawas KPK memang baru dicantumkan setelah DPR dan pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
Pengesahan baru dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR pada 17 September 2019.
Saat ini, UU KPK hasil revisi baru saja dikembalikan Istana Kepresidenan ke DPR karena ada salah ketik.
Dengan demikian, informasi bahwa Ahok dan Antasari telah dipilih sebagai Dewan Pengawas KPK jelas hoaks.
"Maka dari itu harusnya tidak ada berita-berita yang mengatakan tentang adanya anggota dewan pengawas yang baru atau yang sudah dipilih," ujar Kurnia.
• Surya Paloh Sebut Jokowi Sementara Tak akan Keluarkan Perppu KPK: Kan Masalahnya Sudah di MK
Kurnia juga mempertanyakan muatan konten tersebut bahwa ada kelompok Taliban di KPK.
Selama ini, Taliban dikenal sebagai kelompok berkuasa di Afghanistan yang memperlakukan ajaran radikal.
"Pihak yang menuding isu Taliban dan lain-lain itu harusnya yang bersangkutan bisa menjelaskan Taliban seperti apa? Buktinya apa? Tudingan itu apakah ada pembuktian yang dilakukan?" kata Kurnia.
Ia menilai, isu-isu semacam itu dihembuskan pihak tertentu yang tidak suka dengan perkembangan kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi.
• Lama Tak Muncul, Lihat Penampilan Mantan Istri Ahok, Veronica Tan saat Rayakan Ulang Tahun sang Anak
