Saat Jokowi Minta Wartawan Tanyakan soal Batik daripada Perppu KPK

Ia menyebut, batik sudah menjadi mata pelajaran muatan lokal di sekolah menengah kejuruan.

"Saya kira ini bagus dan bisa juga diterapkan di SMP dan SMA untuk mengenalkan sejak awal batik dan filosofinya," kata dia.

Setelah itu, wartawan bertanya lagi seputar persiapan pelantikannya bersama Ma'ruf Amin.

Kali ini, meskipun pertanyaan bukan seputar batik, Jokowi bersedia menjawab.

Ia mengaku menyerahkan mekanisme pelantikannya kepada MPR.

UU KPK hasil revisi ramai-ramai ditolak karena disusun secara terburu-buru tanpa melibatkan masyarakat dan unsur pimpinan KPK.

• Ungkap Mahasiswa Kini Lebih Populer dari Jokowi, Haris Azhar Minta Ali Ngabalin Turunkan Microphone

Isi UU KPK yang baru juga dinilai mengandung banyak pasal yang dapat melemahkan kerja lembaga antirasuah, misalnya KPK yang berstatus lembaga negara dan pegawai KPK yang berstatus ASN dapat mengganggu independensi.

Dibentuknya dewan pengawas dan penyadapan harus seizin dewan pengawas juga bisa mengganggu penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan KPK.

Kewenangan KPK untuk bisa menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dalam jangka waktu dua tahun juga dinilai bisa membuat KPK kesulitan menangani kasus besar dan kompleks.

Setelah aksi unjuk rasa besar-besaran menolak UU KPK hasil revisi dan sejumlah RUU lain digelar mahasiswa di berbagai daerah, Presiden Jokowi mempertimbangkan untuk menerbitkan perppu.

Hal itu disampaikan Jokowi usai bertemu puluhan tokoh di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

"Berkaitan dengan UU KPK yang sudah disahkan oleh DPR, banyak sekali masukan yang diberikan kepada kita, utamanya masukan itu berupa perppu. Tentu saja ini kita hitung, kalkulasi dan nanti setelah itu akan kita putuskan," kata Jokowi.

Namun, hingga hari ini belum ada pengumuman langsung dari presiden apakah ia jadi menerbitkan perppu atau tidak.

Kabar justru datang dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Surya menyebut, Jokowi dan partai politik pendukung disebut sepakat untuk tidak mengeluarkan Perppu KPK.

Keputusan itu, lanjut Surya, disepakati ketika Presiden Jokowi dan pimpinan parpol pendukung bertemu di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Senin (30/9/2019) malam. (Kompas.com/Ihsanuddin)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ditanya soal Perppu KPK, Jokowi Minta Wartawan Tanya soal Batik"