Mahfud MD Usul Perppu jadi Opsi Paling Kuat Tangani RUU KPK, Pihak KPK Tegaskan Posisinya Sekarang

TRIBUNWOW.COM - Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Mahfud MD ungkap memberikan usulan bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Revisi Undag-undang KPK.

Mahfud MD menjelaskan bahwa dirinya dan sejumlah tokoh mengusulkan agar Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintan Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK.

Hal itu disampaikan Mahfud MD saat dirinya dan sejumlah ahli hukum diundang Jokowi ke Istana Merdeka Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Sebagaimana diketahui RUU KPK telah disahkan pada Selasa (17/9/2019).

"Opsi lain yang tadi cukup kuat disuarakan yaitu lebih bagus mengeluarkan Perppu agar itu ditunda dulu," kata Mahfud MD seperti dikutip TribunWow.com dari Kompas TV pada Jumat (27/9/2019).

Mahfud MD menjelaskan, RUU KPK diusulkan untuk kembali dibahas saat situasi sudah tidak 'sepanas' saat ini.

Kendati demikian, pihaknya akan menyerahkan segala keputusan pada presiden.

• Ketua KPK Turut Ucapkan Duka Cita atas Meninggalnya Mahasiswa Kendari: Mati yang Bersantan

"Sampai ada suasana yang baik untuk membicarakan isinya, substansinya dan karena ini kewenangan presiden kami semua hampir semua sepakat menyampaikan usul itu," jelas Mahfud MD.

Pakar Tata Hukum Negara itu menyebut, kini dirinya tengah menunggu keputusan presiden dalam waktu secepatnya.

"Presiden juga sudah menampung dan pada saatnya nanti tentu yang akan memutuskan itu dan kami akan menunggu dalam waktu sesingkat-singkatnya," ujarnya.

Lihat video berikut:

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengapresiasi langkah presiden

"Jadi kalau misalnya presiden memutuskan melakukan tindakan penyelamatan terhadap pemberantas korupsi dengan menerbitkan perppu atau tindakan-tindakan yang lain," kata Febri Diansyah.

Senada dengan Mahfud MD, KPK kini juga hanya tinggal menunggu apakah Perppu itu benar-benar diterbitkan atau tidak.

• Arsul Sani Minta RUU KPK Dijalankan dan Bisa Direvisi jika Lemahkan KPK, Najwa Shihab: Semudah Itu?

"Saya kira posisi KPK saat ini menunggu untuk diterbitkan saja," ungkapnya.

Selain itu, Febri Diansyah juga mengapresiasi perjuangan masyarakat dan mahasiswa demi KPK.

"Bahwa kita perlu mendengar aspirasi dari masyarakat dan desakan yang sangat kuat saya kira untuk berbagai isu itu juga bagian dari proses demokrasi."

"KPK juga mengungkapkan terima kasih pada banyak sekali masyarakat dan mahasiswa mengawal proses ini," jelas Febri Diansyah.

Lihat video berikut:

Moeldoko Apresiasi Demo Mahasiswa soal RUU KPK

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengapresiasi Mahasiswa atas demo penolakan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana  (RKUHP) dan Revisi Undang-undang KPK.

Hal itu disampaikan Moeldoko saat acara 'Mata Najwa' yang tengah membahas tema 'Ujian Reformasi' pada Rabu (25/9/2019).

Moeldoko merasa respek atau hormat pada mahasiswa lantaran konsisten dengan apa yang mereka perjuangkan.

Mereka konsisten untuk menolak RKUHP dan RUU KPK tanpa ada unsur politis didalamnya.

"Berikutnya yang saya salut, teman-teman enggak terpengaruh oleh tema yang lain," kata Moeldoko.

Tidak ada unsur politis yang dimaksud bahwa Mahasiswa konsisten untuk tidak memanfaatkan keadaan dengan mengembangkan isu turunkan Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden.

"Ada tema yang coba dikembangkan 'Turunkan Jokowi' tapi teman-teman mahasiswa enggak terpengaruh," katanya.

• Nikita Mirzani Soroti Aksi Pelajar yang Ikut Demo soal RKUHP: Entah Apa yang Merasukimu, Adik-adik

Kemudian, pria berpangkat jenderal ini meminta hadirin untuk bertepuk tangan menghargai tindakan mahasiswa itu.

"Tepuk tangan dulu dong untuk mahasiswa," pinta Moeldoko.

"Itu yang saya hormati, saya respek," imbuhnya.

Namun, Najwa Shihab selaku pembawa acara 'Mata Najwa' kemudian bertanya apakah penghargaan itu benar-benar tulus bagi mahasiswa.

"Ada tapinya?" tanya Najwa Shihab.

Moeldoko dengan lantang membantah hal itu.

Pasalnya, mahasiswa sudah mengerti pihak mana yang harus didemo terkait RKUHP dan RUU KPK.

"Enggak ada tapinya sasarannya juga tepat, sasarannya ke DPR," ucapnya.

• Tak Seperti Hotman Paris, Farhat Abbas Dukung RKUHP: Saya Siap Jadi Wakil Pemerintah dan DPR

Sebagaimana diketahui, DPR merupakan inisiator RKUHP maupun RUU KPK.

"Karena memang ini inisiasif untuk yang titik beratnya ke KPK," jawab Moeldoko.

Lalu, Najwa Shihab sehingga bertanya apakah kritik itu tidak boleh dilayangkan pada presiden.

"Kalau sasarannya presiden tidak tepat?," tanya Najwa Shihab.

Moeldoko kembali membantah hal itu.

Ia menegaskan bahwa presiden membuka kritikan terhadap aspirasi rakyat.

Lantas, Moeldoko membeberkan aktifitas sehari-harinya yang biasa menemui mahasiswa untuk berdiskusi.

"Ee sebenarnya, enggakpapa biasa aja wong kita itu ee persoalan demo bukan persoalan yang apa haram bagi pemerintah, enggak," katanya.

• Yasonna Laoly Ngotot RKUHP Tak Bisa Dibatalkan atau Disusun Ulang: Sampai Lebaran Kuda Gak akan Jadi

Moeldoko menerangkan di Kantor Kepala Staf Presiden, masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya bagipemerintahan.

"Bahkan, dalam mengelola pemerintah yang efektif, di kantor saya itu buka namanya KSP menengah, kami biasa menghadapi temen-temen mahasiswa itu berhari-berhari

"Berbagai elemen kelompok masyarakat datang ke KSP berdialog, marah, saya denger, saya catet," paparnya.

Lihat videonya mulai menit ke-2:30:

(TribunWow.com/Mariah Gipty)