Soal Pegiat Anti-korupsi akan Laporkan RUU KPK ke PBB, Arsul Sani: Ke Pengadilan Akhirat pun Tak Apa

TRIBUNWOW.COM - Anggota Komisi III DPR Fraksi PPP, Arsul Sani tak mempermasalahkan jika para pegiat anti-korupsi ingin melaporkan Revisi Undang-undang (RUU) KPK ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dikutip TribunWow.com dari saluran YouTube KOMPASTV, Kamis (26/9/2109), Arsul Sani menyebut hal tersebut merupakan hak setiap warga negara.

Arsul Sani mengungkapkan pemerintah pasti juga akan menghargai langkah aktivisi anti-korupsi itu.

Mulanya, Pakar Hukum Tata Negara STHI Jentera, Bivitri Susanti menyampaikan RUU masih dapat dibatalkan apabila ada tuntuan ke Mahkamah Konstitisi (MK).

Bivitri menyebutkan terdapat beberapa pasal RUU KPK yang dapat diajukan ke MK untuk diperiksa.

• Mahfud MD Beberkan Isi Pembicaraan dengan Moeldoko hingga Tanggapi Pasal Kontroversial RKUHP

• Moeldoko Sebut Demo Mahasiswa Nostalgia Saja, Najwa Shihab Kerutkan Dahi: Ada Kesan Merendahkan Ini?

• Bukan Milik Ambulans Pemprov DKI, Polisi Sebut Batu dan Bensin yang Ditemukan Punya Demonstran

Ia menambahkan, setelah menerima laporan terkait penolakan RUU KPK tersebut, MK bisa menerima ataupun menolak.

"Kalau ke Mahkamah Konstitusi (MK) bukannya enggak jadi sih," ucap Bivitri.

"Tapi ada beberapa pasal yang akan dimohonkan untuk diperiksa oleh MK dan mungkin saja diterima itu dibatalkan," lanjutnya.

Bivitri mengungkap, apabila MK menolak, RUU KPK bisa saja dibatalkan dan UU KPK lama akan kembali disahkan.

"Tapi bukannya tidak jadi, tapi balik ke yang awal, seperti itu," kata Bivitri.

Menanggapi pernyataan itu, Asrul Sani lantas menyebut Indonesia adalah negera demokrasi.

Sehingga apapun langkah yang diambil masyarakat yang menolak RUU KPK, itu akan tetap dihargai.

"Sekali lagi ini negara demokrasi, hak warga negara, elemen masyarakat sipil harus kita junjung tinggi," ucap Arsul Sani.

"Termasuk kalau ada teman-teman yang ingin mempersoalkan hal ini di MK, di PBB, di pengadilan akhirat kalau memang mungkin dibawa ke sana silahkan saja, itu harus dihormati."

Arsul Sani mengungkapkan, apabila masyarakat melaporkan RUU KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK), mereka harus dengan lapang dada menerima apapun hasilnya.

"Nanti toh pengadilan, katakanlah MK akan menggunakan asas audi alteram partem, pemerintah juga akan didengar, DPR juga akan dimintai keterangan, nanti kita jelaskan semua," kata Arsul Sani.

• Pelajar SMK di Surabaya Turun ke Jalan Ikut Mahasiswa Demo Tolak RKUHP dan UU KPK

• Demo Mahasiswa di Surabaya Diikuti Siswa SD dan SMP yang Diliburkan Sekolah: Pokoknya Ikut

Ia mengajak semua pihak yang ingin melaporkan RUU KPK untuk percaya pada hakim, apapun hasilnya.

"Dan selanjutnya kita serahkan kepada para yang mulia, yang penting kita punya kesadaran," ujarnya.

"Kalau keputusan MK tidak sesuai dengan gugatan terus dibilang ini MK-nya masuk angin, tidak pro memberantas korupsi, itu saja pesan saya."

Simak video selengkapnya berikut ini menit 2.33:

Aksi Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR/MPR Berakhir Ricuh

Dikutip TribunWow.com dari saluran YouTube KOMPASTV, Selasa (24/9/2019), aksi demonstrasi mahasiswa di depan Gedung DPR RI mencoba memblokade jalan Tol Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019).

Massa bergerak dari jalan tol dari arah Semanggi menuju Grogol, Jakarta Barat.

Mahasiswa tersebut bergerak untuk menyatakan penolakan terhadap RUU KPK dan RKUHP.

Polisi sekitar pukul 16.15 WIB melakukan penyemprotan water canon ke arah mahasiswa yang berada di depan pagar gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta.

Sebagian melompat masuk ke dalam Tol Dalam Kota dengan memanjat area pembatas.

Sebagian peserta tak memerdulikan water canon tersebut dengan tetap berusaha mendobrak masuk ke dalam gedung DPR.

Polisi juga sudah tampak menembakkan gas air mata ke arah mahasiswa.

Water canon dan gas air mata ditembakkan polisi dari dalam kompleks parlemen.

Mahasiswa kemudian melakukan perlawanan dengan melemparkan batu ke arah polisi dan tetap berupaya mendobrak pagar. (TribunWow.com/Jayanti Tri Utami)